> Lensa Forum KUHP sekarang kurang mencerminkan keadilan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar berpendapat, tidak semua pelaku tindak pidana harus diganjar dengan hukuman penjara. “Untuk kesalahan-kesalahan kecil, kenapa harus masuk penjara?” katanya dalam sebuah seminar di Magelang, Jawa Tengah (8/6).

Dirinya mencermati kasus-kasus hukum yang timbul dan menyeret masyarakat kecil belakangan ini. Dia mencontohkan, seperti ada anak yang mencuri barang hanya karena tertarik ingin tahu saja atau seorang ibu yang mencuri karena lapar. “Mengapa kita terlalu kaku dengan sistem ini?” tanyanya penasaran.

Menurut Menteri, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sekarang kurang mencerminkan rasa keadilan dan jiwa bangsa Indonesia, karena warisan jajahan Belanda. “Mengganti KUHP warisan Belanda ini merupakan program mendesak yang harus dilakukan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mentargetkan RUU Hukum Pidana yang baru bisa dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun ini.

“Sebagai gambaran, RUU Hukum Pidana merupakan program legislasi prioritas yang telah diajukan DPR 2009-2014,” paparnya. Dirinya juga meyakinkan akan memasukkan hukum adat dalam KUHP. Karena hukum adat merupakan cerminan jiwa bangsa Indonesia terutama bagi masyarakat yang telah menganutnya secara turun temurun. UU Hukum Pidana yang baru juga memasukkan proses hukum yang mempergunakan pertimbangan penggunaan diversi (pengalihan) dan mediasi dalam upaya menyelesaikan kasus pidana.

Selain itu, Menkumham juga menawarkan solusi penyelesaian kasus pidana dengan metode keadilan restorasi yang melibatkan pihak-pihak terkait. Diharapkan dengan hukum dan metode seperti itu, pelaku tindak pidana tidak selalu harus masuk penjara. Hukumannya disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang dilakukannya. “Hukumannya bisa diganti dengan kerja sosial ditempat-tempat umum,” ungkapnya.

Beri Komentar


Security code Refresh