> Konsultasi Hukum Kesadaran Hukum

Kesadaran Hukum

Kesadaran Hukum

Evi Loliancy
Keberhasilan Penyuluhan Hukum salah satu indikatornya adalah Kesadaran Hukum tapi bila diukur juga dengan terjadinya over kapasitas penghuni Lapas dan Rutan diwilayah Jabotabek yang dapat kita katakan masyarakatnya adalah masyarakat perkotaan yang pendidikan tinggi dan pola berpikirnya jauh lebih maju, bisakah kita katakan bahwa penyuluhan kurang berhasil. Seperti yang kita lihat pada akhir-akhir ini ada kecenderungan pelanggaran hukum justru dilakukan oleh orang-orang yang sangat mengerti sekali tentang hukum. Apakah ini pertanda pergeseran nilai-nilai moral atau ketidak berhasilan penyuluhan hukum dalam membidik "target" penyuluhan hukum.

Ian Tobing
Gw ga setuju kalau penuhnya lapas sbg indikator kesadaran hukum. Penyuluhan Hukum ditujukan agar orang tau mana yang boleh dilakukan dan mana yg tdk boleh dilakukan, supaya orang tersebut tdk dirugikan atau merugikan org lain, hanya sebatas itu saja! sisanya, mau dilanggar atau tdk itu urusan pribadi tiap2 org....tidak ada hukum yg mutlak diterapkan oleh semua orang.....

Evi Loliancy
Bila tujuan penyuluhan hukum hanya agar orang tahu mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh atau agar orang tidak merugikan atau dirugikan menurut saya sangat dangkal sekali karena menurut saya tujuan dari penyuluhan hukum lebih daripada itu yaitu menuju kesadaran hukum, sebab melihat dari perkembangan tindak pidana yang dilakukan dan yang melakukan adalah orang-orang yg memiliki pendidikan tinggi dan tentu saja sangat mengerti sekali tentang hal yang boleh dan tidak boleh apalagi soal merugikan dan dirugikan. Saya setuju soal tersebut adalah urusan pribadi masing-masing tapi satu hal yang kita jangan lupa bahwa negara kita adalah negara hukum, ada aturan dan sangsi yang diterapkan sehingga mutlak untuk ditaati oleh setiap warga negara.

Ian Tobing
Loh...penyuluhan hukum emang membuat seseorang utk tahu hukum. Ga ad hukum yg bs membuat seseorang absolute utk mematuhinya,masalah mau taat atau tdk yah terserah orang, yg jelas orang tsb hrs tau dgn sadar atas tindakannya, alias sadar hukum secara dewasa, bkn taat hukum karena sanksi atau karena ad polisi....klo mau langgar peraturan ya silahkan saja,tp tanggung resiko nya sendiri, jgn "lempar batu sembunyi tangan!", githu loh mbak, kesadaran hukum yg sebenarnya...Sory br bs gw blz....

Komentar 

 
#4 ahmad busyairi 2012-01-22 12:27
Tidak adanya pengakuan hak atas tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat Kalimantan Selatan oleh Pemerintah / BPN (Badan Pertanahan Nasional) sangat nyata terjadi di daerah ini , hal ini bisa kita lihat dalam setiap proses permohonan sertipikat yang dimohon oleh masyarakat Kalsel yang oleh BPN semua permohonan tesebut selalu diposes melalui SK Pemberian Hak Atas Tanah Negara . Ini artinya tanah-tanah yang sudah dimiliki oleh masyarakat Kalimantan Selatan oleh pihak BPN statusnya dianggap sebagai Tanah Negara , meskipun tanah tersebut merupakan tanah yang sudah dimiliki secara turun temurun berpuluh-puluh tahun , lalu adakah yang mempertanyakan apa yang menjadi dasar pihak BPN yang mengatakan bahwa tanah yang dimohon oleh masyarakat tersebut berstatus TANAH NEGARA sehingga diperlukan “ SK Pemberian Hak Atas Tanah Negara “ untuk menerbitkan sertipikatnya ?
Balas Komentar
 
 
#3 oktavianus ginting, 2011-01-20 07:27
Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia (GRASHI).......!!!!!!!!!!!!!!! !
Balas Komentar
 
 
#2 Titi 2011-01-04 07:46
Bagaimana caranya bila saya ingin melaksanakan konsultasi hukum, apakah bisa datang langsung ke BPHN atau harus kemana, selain melalui website? mhn inf nya. Tks
Balas Komentar
 
 
#1 Titi 2011-01-04 07:45
Bagaimana caranya bila saya ingin melakukan konsultasi hukum, apakah bisa datang langsung ke BPHN atau harus kemana, selain via website. Ditunggu Inf nya.
Balas Komentar
 

Beri Komentar


Security code Refresh