> Lensa Berita Pemberian Remunerasi Kementerian Hukum dan HAM

BPHNTV-Yogyakarta. Akhirnya setelah menunggu kurang lebih 1 tahun proses Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM, akhirnya Badan Anggaran DPR RI menyetujui untuk memberikan tunjangan kinerja atau lebih dikenal dengan remunerasi. Tentu saja hal ini disambut baik oleh seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia. Disetujuinya permohonan pemberian remunerasi di Kementerian Hukum dan HAM merupakan hasil kerja keras dari seluruh anggota dari Tim Reformasi Birokrasi.

Informasi mengenai Pemberian Remuneasi kementerian Hukum dan HAM sampaikan oleh Bambang Rantam ketika sedang menghadiri acara Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut dirinya menyampaikan bahwa dengan adanya remunerasi berarti ada hak yang kita terima. “Dengan adanya hak tersebut otomatis kewajiban yang selama ini kita pikul semakin bertambah,” ungkap Bambang.

Tujuan dari pemberian remunerasi ini ialah peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukum di masyarakat. Dengan adanya remunerasi ini saya berharap agar kinerja seluruh pegawai kementerian hukum dan HAM semakin ditingkatkan, jikalau ada catatan hitam yang selama diberitakan di media saya harapkan agar kedepannya sudah tidak ada lagi, harap Bambang.

Menurut informasi yang diperoleh BPHNTV, Besaran remunerasi yang diperoleh oleh Kementerian Hukum dan HAM akan dirapel terhitung dari Januari 2011. Dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp 1,688 triliun, untuk kebutuhan anggaran tahun 2011 selama 13 bulan, 43.763 pegawai Kemenkumham akan mendapatkan Rp 1,078 triliun.Pemberian tunjangan kinerja tersebut baru berkisar 70 persen dari anggaran yang diusulkan sedangkan 30 persen sisanya akan diberikan setelah dilakukan evaluasi kinerja oleh tim independen dan melihat ketersediaan anggaran.

Pemberian tunjangan kinerja atau remunerasi tersebut di ikuti dengan penghapusan tunjangan yang berlaku di Kementernian Hukum dan HAM seperti insentif khusus di Direktorat Jenderal (Ditjen) Peraturan Perundang-undangan, tunjangan kompensasi risiko di Ditjen Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, dan beberapa bentuk tunjangan lainnya. Namun meskipun demikian, uang lembur masih akan dapat dinikmati oleh pegawai di lingkungan Kemenkumham.***(RA)

Komentar 

 
#3 iskandar 2011-07-16 19:17
segera aja di ksh remonerasi agar tdk pada rakus tuh dlm bekerja...kl penghasilanya cukup saya yakin krjanya jg akan bagus
Balas Komentar
 
 
#2 jasmayanti 2011-07-01 13:11
Kapan akan di cairkan pak menteri kami sangat menghapkan sekali tujamgan ini
Balas Komentar
 
 
#1 Defan 2011-06-05 15:47
Brapa besarx untuk gol ll pak?.
Balas Komentar
 

Beri Komentar


Security code Refresh