> Lensa Forum MEMORI SERAH TERIMA JABATAN KEPALA PUSAT PENYULUHAN HUKUM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 2008 - 2011

 

I . Pendahuluan

Pemberdayaan kesadaran hukum masyarakat merupakan bagian yang inheren dalam Pedoman Pembangunan Hukum tahun 2005 sampai 2025 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 di mana segala kebijakan pembangunan hukum harus mengacu pada RPJPN Tahun 2005-2025. Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum serta perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Pembangunan kesadaran hukum ini menghadapi 3 tantangan besar, yakni adanya amandemen konstitusi UUD RI 1945 yang merubah dengan sangat drastis Sistem Hukum Indonesia di mana terdapat perimbangan kekuasaan yang signifikan serta perlindungan masyarakat akan hak atas informasi; Penegakkan hukum di masyarakat di mana masyarakat kritis akan rasa keadilan; serta fenomena perubahan kekuatan yang bertumpu pada masyarakat, Fenomena adanya perubahan yang sangat drastis tersebut menimbulkan berbagai masalah dalam budaya hukum, terutama bagi masyarakat yang tidak tahu hukum atau belum paham hukum, karena menegakan hukum hukum tidak hanya dengan norma, tetapi juga harus dengan tata nilai yang ada dalam masyarakat.

Di samping itu, tantangan lain yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah semakin banyaknya peraturan perundang undangan yang baru yang harus diketahui masyarakat, semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap tranparansi pembangunan, pembentukan hukum dan produk peraturan perundang undangan lainnya, menurunnya kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum, kesadaran hukum masih rendah yang ditandai dengan meningkatnya premanisme, anarkhisme, main hakim sendiri, dan meningkatnya kejahatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kemudian, tidak lagi dipedomaninya tata nilai bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan UUD 45 seperti gotong royong,toleransi,musyawarah mufakat,empati,saling tolong menolong. Karena itulah diperlukan penyuluhan hukum berupa sosialisasi,diseminasi,kampanye hukum, agar masyarakat berbudaya hukum dan cerdas hukum.

Penyuluhan Hukum merupakan salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

II. Dasar Hukum

Sebagai realisasi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang penyuluhan hukum, maka sebagai landasan yang dipergunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pusat Penyuluhan Hukum berpedoman pada :

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.01-PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum

2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum

3. Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.08-UM.06.01 Tahun 1995 Tentang Lomba Kadarkum Tingkat Nasional serta Petunjuk Pelaksanaannya

4. Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.15-UM.06.01 Tahun 1994 Tentang Lomba Kadarkum di Kabupaten/Kotamadya dan di Ibu Kota Propinsi Seluruh Indonesia.

5. Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.16-UM.06.01 Tahun 1994 Tentang Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu.

6. Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.05-PR.07.08 Tahun 1994 Tentang Pembinaan Desa Sadar Hukum.

7. Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-PR.07.08 Tahun 1994 Tentang Kadarkum Binaan.

8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-UM.06.02 Tahun 1990 Tentang Pemantapan Pelaksanaan Temu Sadar Hukum

9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.05-PR.07.08 Tahun 1988 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum

 

III. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI, Pusat Penyuluhan Hukum memiliki tugas melaksanakan fasilitasi dan penyuluhan hukum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BPHN. Sementara, fungsi Pusat Penyuluhan Hukum meliputi

1. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyuluhan hukum;

2. pelaksanaan pembinaan, pembentukan, momitoring dan evaluasi desa sadar hukum serta kelompok kadarkum;

3. pelaksanaan pengembangan metode, pengembangan penyuluh hukum, serta pemberian saran penyuluhan hukum;

4. dan pelaksanaan pemberdayaan unit penyuluhan hukum, pelaksanaan penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung.

IV. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI, struktur organisasi Pusat Penyuluhan Hukum terdiri dari tiga bidang, yaitu :

1. Bidang Desa Sadar Hukum, membawahi tiga sub bidang

a. Sub Bidang Pemetaan Desa Sadar Hukum;

b. Sub Bidang Evaluasi Desa Sadar Hukum;

c. Sub Bidang Fasilitasi Desa Sadar Hukum.

2. Bidang Pengembangan Penyuluhan Hukum, membawahi tiga sub bidang :

a. Sub Bidang Metode Penyuluhan Hukum;

b. Sub Bidang Penyuluh Hukum;

c. Sub Bidang Sarana Penyuluhan Hukum.

3. Bidang Pembudayaan Hukum :

a. Sub Bidang Pemberdayaan Unit Pelayanan Hukum;

b. Sub Bidang Penyuluhan Hukum Langsung;

c. Sub Bidang Penyuluhan Hukum Tidak Langsung.

Berdasarkan statistik jumlah pegawai Pusat Penyuluhan Hukum sampai dengan Juni 2011 sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai 27 orang terdiri dari :

Kepala Pusat Penyuluhan Hukum = 1 orang

Bidang Desa Sadar Hukum = 7 orang

Bidang Pengembangan Penyuluhan Hukum = 10 orang

Bidang Pembudayaan Hukum = 9 orang

2. Jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang :

Golongan ruang IV/c = 1 orang

Golongan ruang IV/b = 3 orang

Golongan ruang IV/a = 1 orang

Golongan ruang III/d = 4 orang

Golongan ruang III/c = 6 orang

Golongan ruang III/b = 4 orang

Golongan ruang III/a = 5 orang

Golongan ruang II/d = - orang

Golongan ruang II/c = 1 orang

Golongan ruang II/b = 1 orang

Golongan ruang II/a = 1 orang

3. Jumlah Pejabat Struktural :

Eselon II = 1 orang

Eselon III = 3 orang

Eselon IV = 9 orang

V. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum

Pusat Penyuluhan Hukum dapat dikatakan mengalami periode transformasi sepanjang 2008 sampai 2011 ini. Dengan adanya perubahan (change) -di mana teknologi informasi semakin canggih dan over communicated society- dan memberikan dampak perubahan pada khalayak (customer) dan pesaing (competitor) –di mana saat ini media massa dan LSM juga melakukan penyuluhan hukum, bahkan dengan lebih agresif dan professional, maka perusahaan (company) yakni Pusat Penyuluhan Hukum harus melakukan repositioning. Dengan Repositioning ini, maka diperlukan perubahan Arah Kebijakan, Pendekatan, serta Metode untuk mengikuti dinamika yang ada.

1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Pusat Penyuluhan Hukum berkembang sangat dinamis. Dimulai dengan fokus pada branding di tahun 2008 dengan kampanye melalui media massa yang cukup besar, kemudian fokus pada pengembangan metode di tahun 2009, maka mulai tahun 2010, Arah Kebijakan kian membumi dengan mengacu pada indikator yang telah ditetapkan Renstra di tahun tersebut. Pada intinya, Arah Kebijakan Pusat Penyuluhan Hukum meliputi:

- Penyusunan Pola, juklak juknis, SOP Penyuluhan Hukum yang komprehensif;

- Pembentukan Penyuluh/Kader Penyuluh Hukum;

- Pembentukan Unit Penyuluhan Hukum

- Pengembangan modul penyuluhan hukum

- Pembentukan Kelompok Kadarkum dan Desa Sadar Hukum.

- Peningkatan frekuensi kegiatan penyuluhan hukum, sesuai dengan modul dan segmen masyarakat sasaran (audiens)

- Pembentukan Penyuluh/Kader Penyuluh Hukum;

2. Indikator Keberhasilan

Berdasarkan Renstra Kemkumham tahun 2010-2014 program pemberdayaan masyarakat untuk sadar hukum memiliki indikator:

— Jumlah desa sadar hukum dan HAM

— Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Unit pelayanan hukum,

— Jumlah modul, media pemberdayaan masyarakat, penyuluh dan kader penyuluh hukum.

3. Pendekatan

Ada dua pendekatan yang dipakai dalam pelaksanaan penyuluhan hukum. Dalam pembuatan program, Pusat Penyuluhan Hukum menggunakan teori perencanaan komunikasi. Strategi komunikasi di sini mengadopsi marketing komunikasi yang lazim digunakan di praktek komunikasi dan marketing.

Pada dasarnya suatu proses penyuluhan diawali dengan tahap kesadaran (awareness), yakni bagaimana upaya seorang penyuluh hukum (komunikator) membangkitkan kesadaran klien pada masalah yang mereka hadapi, kemudian disusul dengan upaya menarik perhatian (interest) untuk membangkitkan hasrat atau keinginan (desire) klien. Seorang klien yang telah dibangkitkan kesadaran, perhatian, dan minatnya terhadap suatu ide perlu didorong untuk mengambil keputusan (decision), dan terakhir dalam bentuk tindakan (action).

Model perencanaan komunikasi untuk sosialisasi ide- ide pembangunan seperti penyuluhan hukum, dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut :

1. Diagnosis masalah (problem diagnoses)

2. Analisis khalayak (audience analysis)

3. Perumusan tujuan (statement of objectives)

4. Pemilihan media (media selection)

5. Rancangan pesan (message design)

6. Produksi dan distribusi media (media production and distribution)

7. Evaluasi (evaluation).

Sementara itu, dalam implementasi di lapangan menggunakan teori marketing sosial. Pendekatan ini mengadopsi Sustainable Marketing Enterprise Model yang dibuat oleh Mahaguru Marketing Dunia yakni Hermawan Kertajaya dan Philip Kotler. Pada intinya, Marketing Sosial bertujuan membuat persepsi masyarakat sama seperti yang dikehendaki oleh Pusat Penyuluhan Hukum. Core atau inti dari pendekatan marketing sosial ini adalah Penyuluh Hukum, Kelompok Kadarkum dan Desa Sadar Hukum. Karena itu, pendekatan marketing sosial lebih menonjolkan peran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Kantor Wilayah memiliki banyak hal yang tidak dimiliki oleh Pusat Penyuluhan Hukum, yakni: secara langsung berhadapan dengan publik, Kanwil mengetahui peta hukum di wilayah masing-masing, semangat OTDA mengharuskan Kanwil menjadi Law Centre di wilayah masing-masing, Kanwil mengetahui kearifan lokal masing-masing wilayah, Kanwil memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan sampai ke pelosok daerah, Kanwil memiliki kemampuan untuk melakukan koordinasi dengan Pemda setempat, serta terdapat media massa lokal yang lebih berfungsi sebagai media komunitas di masing-masing daerah.

Sementara itu, strategi marketing yang dipakai untuk penyuluhan hukum meliputi:

  1. Strategi marketing sosial (Mind-share):

— Segmentasi: melihat pasar dengan kreatif. Perlu spesifikasi dengan mempertimbangkan female ratio (terutama untuk tayangan televisi/radio), indikator sosial (terutama untuk penyuluhan hukum langsung)

— Targeting: mengalokasikan sumber daya dengan tepat, terutama dalam membuat jaringan media massa daerah dan melakukan media-planning.

— Positioning: janji-janji kita terhadap pelanggan/masyarakat

  1. Taktik (Market share):

— Diferensiasi: content (isi/aktivitas organisasi) , context (bungkusnya) dan Infrastructure (sumber daya). Di sini berlaku jargon “tidak perlu menjadi yang terbaik, cukup menjadi yang berbeda”. Kanwil harus menentukan kekuatan penyuluhan hukum

— Marketing mix: mengintegrasikan offer (produk dan harga) dan akses (tempat dan promosi). Ini berhubungan erat dengan media planning.

— Selling: membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan/peserta kita

  1. Value (Heart Share):

— Brand: persepsi stakeholder terhadap Penyuluhan Hukum Kanwil

— Servis:menjadikan pelayanan sebagai way of life

— Proses: meningkatkan kualitas penyuluhan hukum, salah satunya dengan rekruitmen pegawai yang memahami media planning.

Sementara itu, langkah-langkah untuk memberdayakan kanwil adalah

— Peningkatan kompetensi para penyuluh hukum di Kanwil

— Melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan

— Peningkatan etos kerja para penyuluh hukum

— Diversifikasi program penyuluhan hukum sesuai dinamika perkembangan masyarakat

— Pemenuhan multi media yang akan digunakan sarana penyuluhan hukum sesuai dengan perkembangan iptek

— Peningkatan kerjasama dengan TV lokal,TVRI, RRI, Radio Swasta dan mefia cetak dan media lainnya

— Peningkatan koordinasi dengan pemda setempat dalam kegiatan penyuluhan hukum

— Peningkatan anggaran penyuluhan hukum

— Menggandeng funding atau pihak ke 3.

— Meningkatkan status penyuluh hukum menjadi pejabat fungsional

— Memberdayakan para juara lomba kadarkum dalam penyuluhan hukum

Disamping itu, core-business yakni penyuluh hukum, kelompok kadarkum serta desa sadar hukum terus menerus diberdayakan. Untuk penyuluh hukum, dilaksanakan bimbingan teknis penyuluh hukum baik tingkat dasar maupun tingkat lanjutan. Saat ini, sedang dibahas tentang jabatan fungsional penyuluh hukum yang pada gilirannya akan melahirkan penyuluh hukum yang profesional.

Sementara itu, jumlah Desa Sadar Hukum sampai Mei 2011 adalah 1027, atau masih berkisar 1,5 % dari jumlah desa di seluruh Indonesia. Di samping itu, jumlah kelompok Kadarkum hingga saat ini mencapai 2022.

4. Metode

Sesuai dengan pola penyuluhan hukum, metode penyuluhan hukum terdiri dari dua metode utama yakni:

a. penyuluhan hukum langsung

  1. Konvensional
  2. Konvensional modern

Contoh : ceramah langsung dibantu oleh modul cd/film pendek penyuluhan hukum untuk kemudian dijadikan bahan diskusi oleh audiens. Lomba kadarkum ditambah dengan pemutaran film pendek yg materinya dipilih oleh peserta serta diberikan komentar yg akan dinilai oleh dewan juri.

b. penyuluhan hukum tidak langsung

1 .Multimedia

- iklan layanan masyarakat,talkshow (tv dan radio) ,film, baliho,banner dll

2. Internet

- konsultasi hukum via internet, penyuluhan hukum via internet,publikasi berbagai kegiatan dll

5. Tema Kampanye

Tema besar Kampanye adalah Membangun Bangsa Cerdas Hukum.

6. Target

Target capaian kinerja Pusat Penyuluhan Hukum di tahun 2011 ini adalah

a. 150 desa sadar hukum/Kelompok KADARKUM

b. 21 Modul/600 Penyuluh;

c. 4.000.000 orang mendapat penyuluhan hukum

Sementara untuk target hingga tahun 2014 adalah

a. 1500 desa/ kelompok KADARKUM

b. 110 Modul/3200 Penyuluh

c. 20 Juta orang mendapat penyuluhan hukum

VI. Capaian dan Terobosan

1. Peresmian 389 Desa Sadar Hukum dalam periode 2008-2011 dengan rincian: tahun 2008 sejumlah 4 Desa, tahun 2009 sejumlah 19 Desa, tahun 2010 sejumlah 98 Desa, dan di tahun 2011 ini sampai bulan Mei telah diresmikan sejumlah 268. Desa. Dengan demikian, total jumlah Desa Sadar Hukum sampai Mei 2011 adalah 1027.

2. Mobil Penyuluhan Hukum Keliling

Mobil Penyuluhan Hukum Keliling ini didesain melayani lima fungsi yakni Sosialisasi, Konsultasi Hukum gratis, Bioskop Hukum, Perpustakaan Hukum dan e-hukum. Dengan adanya Mobil Penyuluhan Hukum Keliling ini, maka Penyuluhan Hukum bisa langsung hadir di tengah masyarakat. Saat ini sudah ada 6 Mobil Penyuluhan Hukum Keliling yang didistribusikan di BPHN, Kanwil Jawa Barat, Kanwil Banten, Kanwil Jawa Tengah, Kanwil DIY dan Kanwil Sumatera Barat.

3. Talkshow Legal Voice untuk segmen audiens menengah ke atas pada jam prime-time di Metro TV

Talkshow Legal Voice ini merupakan salah satu terobosan strategi komunikasi penyuluhan hukum. Dengan membidik segmen audiens AB 20 + (kelas menengah ke atas berumur 20 tahun ke atas) yang tinggal di daerah perkotaan, pengambil kebijakan publik, community leaders, serta akademis dan pemerhati hukum, serta dengan membidik reach (jangkauan) ke seluruh Indonesia dan placement waktu prime time dengan pertimbangan jumlah penonton, maka dikemaslah sebuah talkshow yang ringan namun berbobot, dengan menghadirkan narasumber Menteri Hukum dan HAM RI serta Kepala BPHN dan bintang tamu dari kalangan selebritis. Nama Legal Voice dipilih karena dipertimbangkan mampu merepresentasikan kemasan acara serta segmen yang dituju. Acara ini telah mulai on-air sejak tahun 2008 dengan 10 episode, tahun 2009 dengan 10 episode, tahun 2010 dengan 5 episode dan tahun 2011 ini juga dengan 5 episode. Menurut hasil survey dari AC Nielsen, acara ini cukup berhasil dengan share audiens sebesar 4%. Dengan kata lain, acara ini ditonton oleh 4% dari penduduk Indonesia atau sekitar 8 Juta orang.

4. Talkshow Obrolan Hukum dengan konsep doku-drama untuk segmen audiens menengah kebawah melalui TVRI

5. Talkshow Radio dengan pendekatan segmen audiens tertentu

6. Sosialisasi di Propinsi dengan segmen audiens pejabat publik daerah bersama narasumber yang kompeten dari KPK, KPA, KPUD dan akademisi setempat.

7. Pembuatan Modul Film Penyuluhan Hukum (BPHNTV)

Modul Film Penyuluhan Hukum merupakan terobosan baru. Film Penyuluhan Hukum ini berfungsi sebagai teaser atau pengantar penyuluhan hukum, di samping berfungsi sebagai penyuluhan hukum itu sendiri. Modul ini dikemas dalam bentuk DVD dan disebarkan di seluruh kantor wilayah di Indonesia. Sampai 2011 ini sudah dihasilkan sejumlah 60 Film Penyuluhan Hukum.

8. Penyuluhan Hukum Online melalui:

- Website www.bphntv.net

Brand BPHNTV dipilih sebagai kanal penyiaran film-film penyuluhan hukum. Website ini merupakan bagian dari penyuluhan hukum online yang menyediakan modul penyuluhan hukum untuk didownload, memberikan informasi secara komprehensif tentang penyuluhan hukum secara nasional serta mempromosikan film-film penyuluhan hukum serta tayangan-tayangan televisi produksi BPHN.

Website ini mengadopsi konsep  Televisi Internet (juga dikenal dengan Televisi daring (TV Online): situs yang memiliki tayangan video yang terkonsep, selalu diperbaharui terus-menerus, tidak statis, mengikuti perkembangan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, dan bisa diakses oleh publik secara bebas, dengan berbagai macam bentuk pendistribusiannya. Karena itu, isi dari website bphntv adalah berita kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum gratis, kampanye budaya hukum dan link ke jejaring sosial penyuluhan hukum online, yakni:

- Facebook Group Legal Smart Community

- Twitter @penyuluhanhukum

- Wikipedia Penyuluhan Hukum

- Buletin Penyuluhan Hukum

Metode penyiaran tv online: streaming, cara penayangan langsung sebuah data multimedia dari server penyedia layanan ke pc kita. Semakin cepat koneksi Internet yang kita gunakan, maka akan makin cepat dan lancar pula tayangan tersebut dapat diputar. Contohnya ialah yang ada pada youtube dan beberapa situs lain yang sejenis. Pada awalnya, format yang digunakan adalah quick time movie (.mov), sekarang format yang lebih banyak digunakan ialah flash video (.flv)

Web hosting bphntv sebagai berikut:

Nama domain: bphntv.net

Creation Date: 08-aug-2009

Expiration Date: 08-aug-2012

Web Space: 3 GB

Tipe Hosting: shared hosting di master web

Lokasi server: Indonesia Indonesia / Cyber building under masterweb.net

Jumlah video yang terupload dalam local server: 61 video dalam format flv

Catatan:

Bphntv.net merupakan web yang di dedikasikan untuk penggunaan online streaming video , saat ini jumlah data video yang di hosting mencapai 2000 MB / 2 Giga Bytes .

Pusluh BPHN telah melakukan konversi video penyuluhan yang rata-rata sulit di konversikan menjadi file streaming yang compact

Sistem database video dibangun menggunakan hwdVideoShare 2.1.7 Revision berlisensi yang merupakan di integrasikan dengan Database internal

Sistem ini kami configurasikan dengan sistem konversi video yang memungkinkan video berukuran besar di konversikan ke dalam format FLV (Flash Video) yang bertujuan agar user/pengunjung dapat melihat streaming video dengan baik.

Kondisi koneksi internet di Indonesia yang rata-rata belum dapat memenuhi standart high Quality Video juga menjadi salah satu alasan akan penggunaan file konversi dalam bentuk FLV

Secara teknis hwdVideoShare 2.1.7 Revision belum dapat di intergrasikan dengan sistem CMS (Content Management System) Tailor Made atau sistem yang di develop oleh web developer yang dibangun dengan ASP/PHP script ataupun dengan dan hanya dapat digunakan dalam CMS open source jommla yang di telah di customisasi

BPHNTV dibangun dengan opensource CMS Joomla yang terlisensi untuk integrasi dengan database video yang membutuhkan kebutuhan server yang termaintanance dengan baik

Penjelasan diatas juga mempunyai dampak terhadap efisiensi kebutuhan teknis akan kebutuhan penyediaan Hosting Data

9. Peta Penyuluhan Hukum

Peta Penyuluhan Hukum menjadi terobosan lain. Peta ini berfungsi sebagai guidance bagi penyuluhan hukum secara nasional. Isi dari peta penyuluhan hukum adalah data demografi per propinsi, data media massa lokal, pendidikan tinggi, stake-holder, infrastruktur penyuluhan hukum di kantor wilayah setempat, permasalahan hukum, dan kearifan lokal.

10. Festival Film Budaya Hukum

Strategi Penyuluhan Hukum dalam pradigma baru sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan perubahan saat ini. Film penyuluhan hukum adalah merupakan strategi yang cukup tepat saat ini dalam merebut simpati masa didalam mengikuti penyuluhan hukum. Dengan festival ini, diharapkan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM terpacu untuk membuat film penyuluhan hukum dengan mengangkat kearifan lokal, sehingga penyuluhan hukum dapat diterima oleh masyarakat.

Awalnya, Kegiatan bulan juni sampai dengan juli tahun 2010, namun karena tingginya antusiasme dari kantor wilayah, maka deadline pengumpulan film diundur sampai 31 Agustus 2010. Pengumuman dan penyerahan penghargaan pemenang diberikan pada tanggal 27 Oktober 2010. Seluruh peserta mendapatkan Piagam Penghargaan Inovasi Sinema Budaya Hukum, sementara para pemenang juga mendapatkan piala Inovasi Sinema Budaya Hukum. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar, didampingi oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kepala Pusat Penyuluhan Hukum.

Jumlah film yang ikut Festival Film Budaya Hukum 15 Film Cerita dan 15 Film Dokumenter dari 16 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Tanggal 27 Oktober 2010, Festival Film Budaya Hukum 2010 mencapai puncaknya dengan penyerahan Piala Inovasi Sinema Budaya Hukum kepada 6 pemenang, serta Piagam Inovasi Sinema Budaya Hukum kepada seluruh peserta. Piala dan Piagam ini diserahkan secara langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI didampingi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional bersamaan dengan acara Pembukaan Lomba Kadarkum Wanita Tingkat Pusat di Aula BPHN. Hadir juga dalam acara tersebut para Kepala Kantor Wilayah pemenang.

Untuk Kategori Film Cerita, film berjudul “Hilang Arah” produksi Kanwil Sulawesi Tenggara menjadi pemenang pertama, disusul “Hidayah Melindungi Anakku” produksi Kanwil DKI Jakarta dan “Memotoh” produksi Kanwil Bali. Sedangkan untuk Kategori Film Dokumenter, film berjudul “Masih Ada Kejujuran di Tanah Blora” produksi Kanwil Jawa Tengah menjadi pemenang pertama, disusul “Desa Sadar Hukum” produksi Kanwil DIY dan “Illegal Logging Merusak Lingkungan Hidup” produksi Kanwil Sulawesi Tengah.

11. Iklan Layanan Masyarakat yang ditayangkan di televisi swasta, televisi kereta api, televisi bandara dan televisi pesawat Garuda

12. Baliho dan Banner Penyuluhan Hukum

13. Kampanye Anak Cerdas Hukum melalui Komik serial anak cerdas hukum, sticker, buku saku

14. Arah Kebijakan Penyuluhan Hukum dengan pendekatan Marketing Sosial dan Komunikasi

15. Publikasi Kegiatan Penyuluhan Hukum melalui Kalender

16. Anugerah Hukum Indonesia tahun 2008 untuk Media Massa (Kompas, Radio Elshinta serta ANTV melaui program Mata Rantai)

17. Duta Hukum Indonesia (Artika Sari Devi tahun 2008-2009; Ferra Rahmy tahun 2010)

VII. Kegiatan tahun 2011

A. Program Kegiatan Penyuluhan Hukum

1. Penyusunan Peta Penyuluhan Hokum di Seluruh Indonesia

2. Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum

3. Pemberian Pelayanan Hukum Melalui Konsultasi Hukum Kepada Masyarakat

4. Lomba Kadarkum Tk Pusat.

5. Pelaksanaan Temu Sadar Hukum Dep/LPND/Mahasiswa/Pelajar/ Ormas

6. Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum/TSH di Daerah/Liputan DSH

7. Pembuatan Film Liputan DSH

8. Penanyangan Liputan DSH di Televisi Swasta

9. Penanyangan Liputan DSH di TVRI

10. Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Hukum Pusat dan Daerah

11. Pembuatan Buletin Mingguan Kegiatan Penyuluhan Hukum

12. Penyuluhan Hukum Online

13. Peningkatan Pengetahuan Hukum di Kalangan Pelajar SLTA

14. Penyusunan Juklak Juknis Pola Penyuluhan Hukum

15. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Tidak Langsung Melalui Media Cetak

a. Kalender dinding

b. Kalender meja

c. Bahan bahan pokok penyuluhan hukum

d. leaflet, stiker,

e. Pembuatan roll banner,

f. Pembuatan baliho,

g. Pembuatan spanduk

16. Pameran Penyuluhan Hukum

17. Pembuatan Modul Film Pendek dan Film Dokumenter Penyuluhan Hukum

18. Dialog/ TalkShow Perbincangan Penyuluhan Hukum di, Radio Swasta

19. Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat

20. Penanyangan Informasi Layanan Masyarakat di Televisi Swasta

21. Iklan Penyuluhan Hukum di Pesawat Garuda

22. Perbincangan Penyuluhan Hukum Tidak Interaktif di TVRI

23. Kegiatan Talkshow di TV Swasta

24. Dialog/ TalkShow Perbincangan Penyuluhan Hukum di, RRI

25. Iklan Penyuluhan Hukum di Radio

26. Penyuluhan Hukum Keliling

27. Sosialisasi Undang-Undang Khusus

Kepada Masyarakat di Provinsi yaitu Kalimantan Tengah.

28. Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu


B. Kegiatan Yang Telah dan Sedang Dilaksanakan

1. Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum/Temu Sadar Hukum di Daerah sebanyak 11 Kanwil Kemkumham (264 DSH/100%)

2. Liputan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di 3 provinsi (4 DSH/100%)

3. Penyuluhan Hukum Online sebanyak 9000 hits

4. Pembuatan Modul Penyuluhan Hukum berupa Film Pendek dan Dokumenter sebanyak 13 judul (100%)

5. Perbincangan/Talkshow Tidak Interaktif di TVRI 9 episode (100%)

6. Perbincangan/Talkshow di RRI sebanyak 10 episode (100 %)

7. Perbincangan/Talkshow di radio swasta 10 episode (100%)

8. Pembuatan Iklan Penyuluhan Hukum/Informasi Layanan Masyarakat sebanyak 1 versi (100%)

9. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Keliling sebanyak 20 kali atau 43 %

10. Sosialisasi UU Khusus Kepada Masyarakat sebanyak 1 (100 %)

11. Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu sebanyak 27 kali (54 %)

12. Konsultasi Hukum sebanyak 80 paket (20 %)

13. Temu Sadar Hukum sebanyak 2 kegiatan (20 %)

14. Lomba Kadarkum Tingkat Pusat (100%)

15. Penyusunan Peta Penyuluhan Hukum di Seluruh Indonesia (30%)

16. Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (30%)

17. Evaluasi Penyuluhan Hukum Pusat dan Daerah (30%)

18. Pembuatan Buletin Mingguan Kegiatan Penyuluhan Hukum (30%)

19. Penyusunan Juklak Juknis Pola Penyuluhan Hukum (30%)

20. Penyuluhan Hukum Tidak Langsung melalui Media Cetak

a.Buku panduan Lomba sebanyak 3490 buku (100%)

b.Spanduk sebanyak 8 buah (32 %)

 

C. Kegiatan Yang Belum Dilaksanakan

1. Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Hukum di Kalangan Pelajar (SLTA)

2. Pelaksanaan Pameran Penyuluhan Hukum

3. Perbincangan/Talkshow di TV Swasta

4. Penayangan Iklan/ Informasi Layanan masy. di Televisi

5. Penayangan Iklan/Informasi Layanan masy. di Pesawat Garuda

6. Penayangan Iklan/Informasi Layanan Masy. di Radio

7. Penanyangan Liputan DSH di Televisi Swasta

8. Penanyangan Liputan DSH di TVRI

9. Penyuluhan Hukum Tidak Langsung melalui Media Cetak

a. Baliho

b. Sticker

c. Leaflet

d. Kalender


Jakarta, 13 Juni 2011

DR. SUSY SUSILAWATI, S.H., M.H.

NIP. 196001021982032001

Beri Komentar


Security code Refresh