> Lensa Berita UU Bantuan Hukum Berpihak Kepada Masyarakat Tidak Mampu

BPHNTV-Jakarta. Beberapa waktu lalu, Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Kedutaan Besar Belanda mengadakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang diadakan di Hotel Kartika Chandra. Mengangkat tema “Legal Assistance For The Poor”, untuk membahas mengenai peranan Kementerian Hukum dan HAM bagi masyarakat miskin berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Acara yang dibuka langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Denny Indrayana ini juga turut serta di hadiri oleh Duta Besar Belanda Tjeer Veice, Kepala Pusat Penyuluhan Hukum Bambang Palasara dan Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia Bappenas Diani Sadia Wati, SH, LLMa.

Dalam sambutannya Wamenkumham Denny Indrayana menyatakan sangat mendukung kegiatan FGD ini. “Diharapkan dengan adanya kegiatan seperti ini mampu memberikan berbagai solusi alternatif tentang peran-peran yang harus dimainkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, baik yang sifatnya langsung maupun tidak langsung,” ucap Wamenkumham. Untuk itu Kementerian Hukum dan HAM akan selalu memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin memberi masukan terkait program-program maupun ide-ide yang berhubungan dengan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, jelasnya.

Kementerian Hukum dan HAM, sebagai institusi pemerintah, merupakan penyelenggara dari undang-undang ini dan diberi tanggung jawab dalam pendanaannya. “Insya Allah, program ini bisa terealisasi pada tahun anggran 2013 nanti melalui APBN,” jelas Wamenkumham.

Dengan disahkannya UU ini maka diharapkan bisa memberikan jaminan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk mendapat keadilan melalui jalur hukum formal secara merata di wilayah Negara RI, dan merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional baik orang atau kelompok orang miskin. “Bisa disimpulkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 merupakan bukti nyata keberpihakan negara kepada kaum miskin,” tutup Denny mengakhiri sambutannya.***(RA)

Beri Komentar


Security code Refresh