> Lensa Berita

Lensa Berita BPHNTV

Berita tentang Kampanye Kesadaran Hukum Nasional

Kepala BPHN : Kenyamanan Menunjang Penaikan Kinerja

BPHNTV-Jakarta. “Kekompakkan merupakan ciri khas dari Pusat Penyuluhan Hukum.” Demikian sepenggal kalimat meluncur dari Kepala Pusat Penyuluhan Hukum (Kapusluhkum) DR. Susy Susilawati saat memberikan pemaparan tentang Program Pusluhkum dihadapan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional saat rapat dengar program Pusluhkum, di Jakarta (11/11).

Sebelum memulai rapat dengan Kepala BPHN, Kapusluhkum mengatakan berhasilnya program yang dilaksanakan oleh Pusluhkum ditentukan oleh kekompakkan, bekerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan semangat. “Ini ditunjang pula dengan kebersamaan dan etos kerja. Kritik keras dan pedas orang harus menjadi cambuk untuk lebih baik. Jawab kritikan dengan prestasi dan kinerja,” kata Kapusluhkum kepada seluruh staf Pusluhkum.

Dalam pemaparannya, Kapusluhkum menguraikan dengan seksama bagaimana Pusluhkum berupaya kuat membentuk budaya hukum di masyarakat. Melalui program-program yang dikembangkan, dengan dukungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di daerah, Pusluhkum mencoba melakukan terobosan program kegiatan yang menyentuh langsung ke masyarakat. “Tentu ini semua perlu dukungan dari semua pihak termasuk ketersediaan anggaran berbasis kinerja oleh pemerintah,” ujar Susy.

Sementara itu, usai Kapusluhkum memaparkan capaian prestasi program, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional DR. Wicipto Setiadi sangat memahami dan mengerti persoalan yang dihadapi setiap Pusat terkait pelaksanaan program kegiatan. “Setiap Pusat yang ada di lingkungan BPHN harus bersinergi, bersama-sama membangun kinerja dengan baik,”. Selain itu, lanjutnya, saya yakin naiknya kinerja, erat terkait dengan kenyamanan bekerja.

Menurut Kepala BPHN, kenyamanan adalah hal yang sangat penting menunjang kinerja pegawai. Tanpa kenyamanan, tidak akan tercipta kondisi kerja yang sehat, terangnya. Dirinya juga mengajak kepada staf Pusluhkum untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. “Kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas,” katanya. Saya, sambungnya, tidak bosan-bosan mengajak kepada siapapun untuk berbuat yang terbaik bagi kemajuan BPHN. Kita semua harus bersinergi dan kompak seperti apa yang teman-teman Pusluhkum lakukan, dalam upayanya mensukseskan program kegiatan BPHN.***(Mas Has)

Penyuling Tunjukkan Konsistensi Dalam Menyuluh Hukum

BPHNTV-Jakarta. Cuaca minggu pagi yang cukup terik di Jakarta membuat sebagian warga kota enggan keluar rumah berlama-lama, namun hal tersebut sama sekali tidak menyurutkan semangat dari Tim Penyuluhan Hukum Keliling Pusluhkum menyapa masyarakat Jakarta yang sedang berolahraga di Gelora Bung Karno (7/11).

Seperti yang sudah di ketahui, setiap minggu pertama diawal setiap bulan, Tim Penyuling selalu menyambangi Gelora Bung Karno untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum Keliling.

Kali ini dipimpin langsung Kepala Bidang Program dan Pelayanan Teknis, Eko Suparmiyati dan beberapa kru serta staf Pusat Penyuluhan Hukum. Mengingat Tim Penyuling sudah rutin melakukan kegiatan di lokasi ini, masyarakat pun tidak lagi terlihat malu-malu untuk menghampiri mobil penyuling untuk sekedar membaca koleksi buku hukum, liflet peraturan perundang-undangan dan berkonsultasi mengenai permasalahan hukum yang sedang di hadapi.

“Hari ini saya cukup beruntung, karena datang lebih awal sehingga saya masih bisa berkonsultasi mengenai permasalahan hukum yang saya hadapi”, ujar Heni. Ia mengaku sudah sering mendengar kegiatan Penyuluhan Hukum Keliling oleh BPHN, namun belum pernah ada waktu untuk mendatangi lokasinya, tambahnya. “Ternyata kabar yang beredar tentang permasalahan hukum yang saya hadapi itu tidak benar”, ujarnya lega setelah ia mendengar penjelasan dari konsultan hukum Tim Penyuling.

“Info yang saya dengar, sebenarnya banyak sekali lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam penyuluhan hukum kepada masyarakat, namun realitanya masyarakat kita masih banyak yang belum sadar akan pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Renaldi seorang marketing dari sebuah Event Organizer di bilangan kota Jakarta, saat bertemu Tim Penyuling.

Ini salah satu bukti nyata yang saya lihat bahwa pemerintah tidak hanya diam dalam mencerdaskan masyarakat di bidang hukum, sambungnya. Besar harapan saya agar Tim Penyuling BPHN konsisten untuk melakukan penyuluhan hukum keliling dan pengembangan metode penyuluhan hukum yang dilakukan dalam rangka pembentukan masyarakat cerdas hukum. ***(RA)

LIPUTAN ANUGERAH DESA SADAR HUKUM DI TVRI

Pagi ini, ditayangkan liputan Anugerah Desa Sadar Hukum di TVRI jam 10.00 WIB. Liputan ini akan membahas secara tuntas bagaimana mekanisme pembentukan Desa Sadar Hukum, filosofinya, peng hargaannya dan bagaimana Desa Sadar Hukum telah menjadi parameter kesadaran hukum masyarakat dalam Renstra. Liputan ini menampilkan wawancara dengan Patrialis Akbar S.H., M.H., Menteri Hukum dan HAM RI,  DR. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., Kepala BPHN, DR. Susy Susilawati, S.H., M.H., Kepala Pusat Penyuluhan Hukum, para kepala Desa/Kelurahan yang mendapatkan penghargaan Desa Sadar Hukum serta tokoh masyarakat setempat. Liputan ini produksi dari BPHNTV dengan lokasi liputan di Jakarta, Padang Pariaman (Sumatera Barat) dan Segodo Rejo, Jombang (Jawa Timur).

Membangun kesadaran hukum masyarakat adalah sebuah usaha yang harus terus menerus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Salah satu usahanya adalah pembentukan Desa Sadar Hukum. Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah sebuah desa atau kelurahan yang dibina secara swakarsa dan swadaya dari dan oleh masyarakat sendiri untuk meningkatkan kesadaran hukum warganya. Penghargaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan wujud apresiasi pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM melalui BPHN kepada masyarakat, karena masyarakat di desa tersebut telah mampu menjaga tingkat kesadaran hukumnya dengan mentaati berbagai norma dan aturan hukum dari berbagai peraturan perundang undangan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari hari. Dengan ditetapkannya sebuah Desa/Kelurahan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum maka diharapkan masyarakat di Desa/Kelurahan tersebut mampu menjaga kredibilitasnya sebagai masyarakat yang sadar, taat dan cerdas hukum, serta menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat di Desa/Kelurahan sekitarnya, sehingga secara bertahap semua Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Sampai dengan tahun 2010 jumlah desa sadar hukum sebanyak 734 desa atau hanya satu persen dari jumlah desa di seluruh Indonesia. Sedangkan jumlah kelompok Kadarkum sebagai cikal bakal desa sadar hukum adalah 2022. Kriteria ditetapkannya sebuah desa menjadi desa sadar hukum meliputi pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90%, tidak terdapat perkawinan dibawah usia berdasarkan ketentuan dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Angka Kriminalitas rendah, Rendahnya kasus narkoba, Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan dan Kriteria lain yang ditetapkan pemerintah daerah (jika ada) .

Desa Sadar Hukum telah menjadi tolok ukur kesadaran hukum masyarakat. Dalam rencana strategi Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2010-2014 program pemberdayaan masyarakat untuk sadar hukum dilaksanakan melalui serangkaian kebijakan dan kegiatan prioritas, antara lain seluruh Desa di Indonesia menjadi Desa Sadar Hukum dan HAM. Salah satu unit yang melakukan pembinaan kesadaran hukum masyarakat adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Pusat Penyuluhan Hukum.

Cikal bakal berdirinya desa sadar hukum adalah adanya kelompok-kelompok keluarga sadar hukum (kadarkum) di desa tersebut. Kelompok keluarga sadar hukum (kadarkum) adalah kelompok yang beranggotakan lebih kurang 25 warga desa yang secara rutin setiap bulan bertemu untuk membahas permasalahan hukum yang mereka alami melalui temu sadar hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan, ceramah, diskusi dan simulasi. Kelompok-kelompok ini dibina oleh perangkat desa bekerjasama dengan penyuluh hukum dari kantor wilayah kementerian hukum dan Ham setempat.

Pembentukan Desa Sadar Hukum diawali dengan penetapan suatu desa/kelurahan yang telah memiliki kelompok kadarkum sebagai Desa Binaan. Desa/Kelurahan Binaan terus dibina oleh Kanwil Kemkumham/Pemerintah Daerah setempat untuk menjadi Desa Sadar Hukum. Gubernur menetapkan Desa /Kelurahan Binaan menjadi Desa/Kelurahan sadar Hukum setelah mempertimbangkan usul Bupati/Walikota dan Kanwil Kemkumham. Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Kanwil dengan persetujuan Gubernur, diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Anubhawa Sasana Kelurahan.

Desa Sadar Hukum merupakan wujud nyata dari kesadaran hukum masyarakat karena memenuhi kriteria-kriteria kesadaran hukum sebuah desa dan telah menjalani proses panjang dari pembentukan kelompok kadarkum, desa binaan hingga akhirnya memperoleh penghargaan Anubhawa Sasana desa/Kelurahan.

Mari kita jadikan Desa dan Kelurahan kita menjadi Desa dan Kelurahan Sadar Hukum.