> Lensa Berita

Lensa Berita BPHNTV

Berita tentang Kampanye Kesadaran Hukum Nasional

BPHN Menerima Kunjungan Kerja Staf Kementerian Hukum Vietnam

Diawal minggu setelah cuti berakhir Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mendapat kunjungan dari delegasi Kementerian Hukum Vietnam sebanyak 9 orang (20/9). Kunjungan kerja staf Kementerian Hukum Vietnam di sambut langsung dengan hangat oleh Sekretaris BPHN Bambang Iriana Djajaatmadja dengan didampingi oleh para Kepala Pusat yang ada di lingkungan BPHN seperti Kepala Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Sadikin, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional Noor M. Aziz, Kepala Pusat Penyuluhan Hukum Susy Susilawati dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Ajarotni Nasution serta jajaran staf dari masing-masing pusat.

Berdasarkan pantauan BPHNTV, tujuan kunjungan kerja Kementerian Hukum Vietnam ke BPHN merupakan study banding tentang pembangunan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dari pertemuan tersebut, ada beberapa pokok pertanyaan yang ditujukan kepada BPHN. Misalnya tentang bagaimana BPHN melakukan penelitian hukum. Menjawab salah satu pertanyaan delegasi, Sekretaris BPHN Bambang Iriana Djajaatmadja mengatakan untuk melakukan penelitian hukum dilakukan dengan cara membentuk tim dengan yang terdiri dari para akademisi, praktisi hukum, pengacara, hakim, birokrasi dan unsur masyarakat (LSM).

“Sedangkan untuk penelitian hukum internasional, BPHN belum menjajakinya. Mengingat keterbatasan Sumber Daya Manusia. Namun begitu, jika ada tim yang terkait dengan hukum internasional, para peneliti biasanya melakukan study banding aturan hukum negara lain”, ujar beliau,” katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Pusat Penyuluhan Hukum Dr. Susy Susilawati menjelaskan, untuk mengenalkan hukum kepada masyarakat, Pusluhkum melakukan sosialisasi kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Dirinya menambahkan, sosialisasi yang dilakukan Pusluhkum selama ini berjalan dengan baik dengan memanfaatkan multi media, seperti pemutaran film, talkshow melalui media televisi maupun radio, termasuk mobil penyuluhan hukum.

Selain itu dirinya juga menambahkan, seluruh staf Pusluhkum semuanya diperintahkan terjun langsung ke masyarakat jangan hanya dibalik meja. Tidak hanya itu, Kapusluhkum juga mengingatkan dengan memanfaatkan teknologi multi media seperti internet seperti website, jejaring maya seperti facebook, twitter dan perpustakaan elektronik.RA***

Menkumham : Pembinaan Hukum Oleh Pemerintah Terus Digalakkan

BPHNTV-Jakarta. Pembinaan hukum merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan terus menerus sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman hukum kepada masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan kepatuhan terhadap hukum. Tugas ini merupakan tanggung jawab negara dan masyarakat sebagai bentuk cita-cita negara hukum. Oleh karena itu, pembinaan hukum harus terus digalakkan.

Ringkasan kalimat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar terekam disela-sela kegiatan shooting Iklan Budaya Hukum yang diproduksi oleh Pusat Penyuluhan Hukum, di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta (2/9).

Patrialis mengatakan, pembinaan hukum di Indonesia selama ini sudah berjalan dengan baik, namun dirinya mengakui masih ada beberapa pelaksanaannya yang belum efektif. “Masih ada beberapa yang melakukan pelanggaran hukum,” kata Menteri. Harus ada perubahan mendasar, lanjutnya.

Dirinya menambahkan, agar pembinaan hukum harus dimulai sejak dini. Hal ini dimaksudkan agar sejak usia dini terbentuk kepatuhan terhadap hukum. “Sehingga lahir generasi yang taat hukum,” tutur Patrialis. Menurut Menkumham, pembinaan hukum ke depannya akan difokuskan pada etika, budaya saling menghormati. Dengan begitu, tukasnya, suasana ketertiban akan terwujud sehingga timbul semangat membangun hukum di segala bidang.

“Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai lembaga yang ditunjuk melakukan pembinaan hukum harus mengambil inisiatif melakukan pertemuan dengan lembaga lainnya, agar ditemukan formula pembinaan yang baik dan diterima semua lapisan masyarakat,” ujarnya.

KIP jadi Ruh Penyelenggaraan Publik Yang Transparan

Disahkannya UU KIP, merupakan jawaban dari pemerintah terhadap begitu pentingnya informasi publik. Sebuah semangat yang banyak didukung oleh berbagai kalangan di seluruh komponen masyarakat. Betapa tidak, UU ini menjadi jelmaan ruh terhadap panggilan era keterbukaan informasi dewasa ini. Dimana, masyarakat dijamin kemerdekaannya untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya.

Jaminan yang diberikan negara terhadap KIP ini terangkum sebagaimana dicatat, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik serta pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Menilik jauh UU ini, pertama kita bisa melihat ada satu semangat dari pemerintah bahwa KIP tidak hanya sebagai kebutuhan pokok pribadi orang dan lingkungan sosialnya tetapi bisa juga dijadikan sebagai alat ketahanan nasional. Hal ini bisa dilihat bahwa dinegara maju sebuah informasi menjadi sarana yang cukup strategis bagi eksistensi sebuah negara di tengah pergaulan dunia yang semakin pendek jaraknya. Munculnya teknologi informasi yang kian pesat, menjadi pertaruhan apakah teknologi tersebut bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa ataukah bisa terjebak pada satu kondisi pendiktean oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk yang satu ini, negara dan rakyatnya harus dibekali satu instrumen yang mengatur bagaimana informasi didapat dengan baik dan tepat sesuai peruntukkannya.

Yang kedua, mendapatkan informasi adalah bagian dari hak asas manusia dan sekaligus ciri penting dari negara yang mengaku demokratis. Demokratis disini tentu adalah bagaimana negara menjunjung tinggi kedaulatan rakyatnya terhadap penyelenggaraan negara yang baik. Rakyat diberikan kepercayaan untuk mengawasi jalannya pemerintahan melalui mekanisme yang tepat dan terukur sesuai apa yang diaspirasikannya. UU KIP menjadi istrument yang tepat sebagai wadah aspirasi masyarakat dan negara mengelola informasi publik dengan benar. Tentu, dengan pengawasan yang baik, niscaya penyelenggaraan pemerintahanpun menjadi baik sebagaimana semangat good governance.

Sedangkan yang ketiga, terkait pengawasan diperlukan juga suatu sarana yang mendukung semangat informasi. Nah, UU KIP dapat dijadikan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik yang erat terkait dengan pelayanan publik. Peran aktif masyarakat terhadap pengawasan badan publik merupakan bentuk partisipasi masyarakat terhadap pelayanan publik agar kedepan menjadi lebih baik sekaligus sumbangsih pemikiran terhadap kebijakan publik yang hendak diambil oleh para pemangku kepentingan.

Nilai strategis yang lain dari UU KIP adalah bagaimana mengelola informasi dengan baik sehingga terwujud cita-cita masyarakat informasi di negara tercinta Indonesia. Pengelolaan informasi yang dilakukan dengan baik dan profesional tentu mendukung gerak kemajuan bangsa. Tumbuhnya media-media informasi bak jamur tumbuh di musim penghujan, menandakan media informasi sudah menjadi kebutuhan pokok hidup masyarakat. Bisa dilihat, dimanapun kita berada, sejak bangun tidur hingga menjelang tidur, informasi selalu masuk dan menemani kita setiap hari.

Ruperth Murdoch, raja media di USA pernah mengatakan, jika ingin menguasai dunia, maka kuasailah informasi. Dan di dalam agama Islam, Tuhanpun memerintahkan hambanya untuk rajin membaca. Pesan yang hendak disampaikan adalah, dengan membaca kita akan menambah pengetahuan ilmu. Bisa diartikan dengan membaca akan terbuka ruang untuk mengakses seluruh informasi. Nilai positif yang bisa diambil adalah, informasi yang kita peroleh menjadi pegangan untuk kemajuan dan perkembangan kepribadi setiap orang.

Tentu, dalam konteks pelayanan publik, untuk mendapatkan nilai positif, harus dilakukan pengelolaan informasi secara baik, benar dan profesional. Menjadi tugas kita sekarang adalah, bagaimana mengelola informasi tersebut sesuai yang diharapkan. Karena pemanfaatan informasi menjadi harapan bagi kita untuk mendapatkan nilai dan manfaat yang sebesar-besarnya sekaligus membuka jalan menuju masyarakat Informasi yang bermanfaat dan berkeadilan. (Has)