> Lensa Berita

Lensa Berita BPHNTV

Berita tentang Kampanye Kesadaran Hukum Nasional

Dahulukan Kewajiban daripada Hak

BPHNTV-Jakarta. Setiap pegawai di wajibkan untuk memiliki attitude yang baik. Hal ini seharusnya dijadikan pedoman bagi setiap pegawai Pusat Penyuluhan Hukum. Demikian ditegaskan oleh Dr. Susy Susilawati, Kepala Pusat Penyuluhan Hukum dalam arahannya kepada seluruh staf dan  pegawai baru di Pusat Penyuluhan Hukum (28/9).

Kapusluhkum mengucapkan selamat datang dan bergabung di Pusluhkum. Dirinya juga mengatakan agar pegawai baru yang ditempatkan di Pusluhkum segera melebur bersama staf lainnya dan bahu membahu meningkatkan kinerja. “Pusat Penyuluhan Hukum sarat dengan pekerjaan,” katanya..

Menurutnya, kinerja setiap pegawai harus ditingkatkan dan itu merupakan tuntutan di dalam upaya pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. “Untuk itu, kita harus kreatif, inovatif. Kerahkan kemampuan yang dimiliki. Dan saya yakin, itu adalah modal yang sangat berharga,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Susy juga menambahkan pegawai wajib dapat bekerja dengan maksimal mungkin, tanpa berharap imbalan. “Menjadi prestasi tersendiri, ketika kita berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan kerja keras tanpa memikirkan imbalan. Dan, pimpinan bangga dengan perilaku tersebut,” katanya. Itu merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat, jelas Susy.

Menutup arahannya, Kapusluhkum berpesan agar setiap pegawai tidak terbawa arus dan dinamika budaya kerja yang negatif. “Sudah hakekatnya setiap pegawai mendahulukan kewajiban daripada hak. Karena, sejatinya pegawai sudah digaji setiap bulannya. Sedangkan untuk bisa lebih meningkat karirnya, Susy mengungkapkan agar bekerja dengan keras. Pimpinan akan menilai mana yang berprestasi dan mana yang tidak,” tutupnya. RA***

Lembaga Publik Harus Pro Aktif

BPHNTV-Jakarta. Melakukan penyuluhan hukum seakan tidak mengenal hari libur termasuk di minggu pagi. Tim Penyuluhan Hukum keliling Pusluhkum yang berjumlah 10 orang melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum Keliling di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Cuaca yang  Jakarta yang terus diguyur hujan tidak menjadikan semangat Tim Penyuling Pusat Penyuluhan Hukum terjun langsung menyapa  masyarakat Ibu Kota (26/9).

Kegiatan kali ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pengembangan Penyuluhan Hukum, Siti Sulastri serta beberapa kru dan staf Pusat Penyuluhan Hukum. Aksi dimulai dengan membagikan liflet dan brosur serta membagikan buku gratis kepada masyarakat yang mengunjungi Mobil Penyuling.

Propinsi Banten jadi Pusat Pemberian Remisi Tingkat Nasional.

BPHNTV-Jakarta. Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi umum tingkat nasional yang dipusatkan di Lapas Klas I Tangerang Propinsi Banten. Acara dihadiri Menteri Hukum dan HAM beserta segenap Eselon I dan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Gubernur Banten serta unsur Muspida Propinsi Banten (17/8).

Gubernur Ratu Atut Choisyiah dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah menunjuk Propinsi Banten sebagai tempat penyerahan remisi umum 17 Agustus tingkat nasional bagi warga binaan yang telah memenuhi syarat.

Menurut Ratu Atut, remisi merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan pemerintah terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang telah disepakati bersama dalam declaration of human rights di seluruh dunia. “Bagi warga binaan yang mendapat remisi (pengurangan hukuman), harus mensyukuri dengan melakukan perbaikan ke depan atas capaian prestasi,” katanya.

Dirinya mengajak mengajak agar peringatan kemerdekaan Indonesia menjadi momentum sebagai wahana intropeksi diri, menyesali perbuatan yang lalu dan tidak akan mengulangi kesalahan di kemudian hari. “Selamat kembali ke tengah keluarga. Siapkan diri untuk membuka lembaran baru,” ucap Gubernur. Bagi yang telah bebas, tambahnya, segeralah isi kewajiban keluarga untuk mencari nafkah, dan melakukan kegiatan atau aktivitas yang bermanfaat. Jangan pernah berpikir untuk mengulanginya lagi. “Bagi yang belum, ikuti dan taatilah peraturan yang ada di lapas, hingga mencapai prestasi seperti yang lainnya,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ratu Atut juga mengatakan, Pemerintah Propinsi Banten, khusus pada tahun 2010 telah menganggarkan dana yang dibutuhkan dalam anggaran perubahan untuk pemenuhan kebutuhan lahan dipensi kantor Imigrasi dan lainnya. “Alhamdulillah DPRD Pemerintah Propinsi Banten telah menyetujui dan segera akan diserahkan ke Kanwil Kemenkumham Banten,” ujarnya.

Dia juga memberikan apresiasinya kepada pejabat dan petugas di jajaran Kanwil Kemenkumham Banten, khusunya Lapas yang telah bekerja profesional membina warga di dalam lembaga pemasyarakatan. “Untuk itu, Pemerintah Propinsi Banten akan memberikan transportasi kepada warga binaan yang telah selesai menjalani hukuman. Transport ini diberikan agar bisa pulang dan berkumpul kembali dengan keluarga,” ungkapnya.

Sebelumnya, Dirjen Lembaga Pemasyarakatan, Untung Sugiyono, mengatakan sebanyak 4788 orang narapidana mendapatkan remisi umum dua, dimana setelah mendapatkan pengurangan masa hukuman pada remisi umum 17 Agustus 2010, langsung bebas. "Ke 4788 orang itu merupakan bagian dari 58.400 narapidana yang mendapatkan remisi pada HUT kemerdekaan RI tahun ini, dari total 83.703 narapidana yang menghuni lapas dan rutan di seluruh Indonesia," katanya kepada hadirin. ***