> Lensa Berita

Lensa Berita BPHNTV

Berita tentang Kampanye Kesadaran Hukum Nasional

Pisah Sambut Kepala BPHN

BPHNTV-Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional, senin pagi mengadakan acara Pisah Sambut Kepala BPHN yang baru di Aula Gedung Annex Lantai IV BPHN(01/11).

Setelah dilantik oleh Menteri Hukuk dan HAM bulan yang lalu, kini Prof. Ahmad M. Ramli yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPHN kini didaulat menjadi Direktur Jenderal di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Sebagai penggantinya, Menteri Hukum dan HAM menunjuk DR. Wicipto Setiadi sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang baru. Sebelumnya Wicipto menjabat sebagai Direktur Harmonisasi Perundang-undangan di Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-undangan Kementerian Hukum dan HAM.

Acara pisah sambut diwarnai dengan kesan-kesan Prof Ahmad M Ramli selama menjabat dan harapan BPHN ke depannya oleh DR. Wicipto Setiadi. Tidak ketinggalan juga mantan Kepala BPHN di akhir tahun 90-an Prof. Sunaryati Hartono turut memberikan sambutan kepada semua yang hadir dalam acara.

Dr. Wicipto Setiadi dalam kesempatannya, sedikit bercerita mengenai BPHN dan termasuk dirinya yang memulai karir sebagai pegawai Departemen Kehakiman (dulunya), Pusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional .

“Rasanya tidak tepat jika dikatakan selamat datang, melainkan selamat datang dirumah”, ujarnya. Wicipto tahu betul dengan dinamika kerja di BPHN, maka dari itu ia sudah siap dengan strategi-strategi yang akan diterapkan. “Dengan adanya pergantian Kepala BPHN, diharapkan dapat memberikan motivasi dan ide-ide segar agar kedepannya BPHN bisa lebih berkembang,” katanya.

Atas nama pegawai Badan Pembinaan Hukum Nasional mengucapkan selamat jalan dan selamat bertugas kepada Prof. DR.Ahmad M. Ramli, SH, MH, FCB. Arb, dan selamat datang kepada Dr. Wicipto Setiadi.***(RA)

Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Mengawal Konstitusi

BPHNTV-Jakarta. Dalam pembentukan suatu negara keberadaan konstitusi bisa diartikan sebagai akta kelahiran dari suatu negara. Tidak ada satupun negara yang tidak memiliki konstitusi. Dalam konstitusi suatu negara itu terdapat berbagai dokumen hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan nasional yang diharapkan bisa dijadikan pedoman bagi suatu negara dalam menata dirinya.

Namun dalam perkembangannya konstitusi kita telah mengalami berbagai perubahan, salah satunya ialah dengan membentuk lembaga-lembaga negara baru, termasuk mahkamah konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi memberikan nuansa baru dalam dunia peradilan. Dalam fungsinya Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan sebagaiThe Guardian of Constitution” atau ”Penjaga Konstitusi” yang memiliki peran dan tanggung jawab besar yang salah satunya adalah kewenangan melakukan judicial reviews.

Dalam rangka rangka memperdalam Kajian Konstitusi Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 02 November 20110 di Aula Gedung BPHN Lantai 4 dengan topik “Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Mengawal Konstitusi dengan pembicara Prof. Dr. Mahfud MD, SH dan Prof. Dr. Saldi Isra, SH

Dalam sambutannya, Wicipto Setiadi, kepala BPHN menyampaikan “tema ini sangat tepat untuk diangkat mengingat seiring dengan kompleksitas permasalahan multidimensi yang tengah dihadapi oleh bangsa kita terutama yang terkait dengan problematika konstitusi dalam implementasi kehidupan bernegara.

Menurut Wicipto, dengan adanya kegiatan ini, dapat memaksimalkan kerja Tim Kajian Konstitusi dalam mengkaji Konstitusi secara komprehensif dari berbagai perspektif dalam memahami dan mengimplementasikannya. Selain itu juga dapat mengoreksi beberapa bagian yang perlu disempurnakan, sambungnya.

Dirinya berharap dengan adanya peran aktif dari para hadirin dapat dihimpun masukan yang mewadahi berbagai pemikiran dari berbagai pihak dalam rangka membangun sinergitas dengan Mahkamah Konstitusi”, tutupnya.***(RA)

Peraturan Tumpang Tindih Karena Ego Sektoral

Jakarta-BPHNTV. Siapa yang tidak kenal dengan keberaniannya mengeluarkan pendapat lewat media jejaring sosial twitter saat mengkritik salah satu organisasi masyarakat yang menurutnya suka dengan kekerasan. Pendapatnya banyak menginspirasi pengguna Twitter lainnya. Dialah Fahira Idris , pengusaha sukses yang akrab disapa Ira. Kemarin siang usai shooting ‘legal Voice’ talkshow persembahan Pusluhkum BPHN, di Magna Furniture Plaza Fatmawati, dirinya bersedia dimintai komentarnya tentang peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih oleh reporter BPHNTV (3/11).

Ira mengatakan, peraturan yang dibuat oleh pemerintah sudah cukup bagus. Namun dirinya menyayangkan saat pelaksanaan banyak yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis di dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. “Banyak yang tumpang tindih,” katanya.

Dirinya mensinyalir, banyaknya peraturan yang tumpang tindih lebih disebabkan oleh ego sektoral. Hal ini diamini oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Dr. Wicipto Setiadi. Tapi, menurut Wicipto Kementerian Hukum dan HAM akan mengharmonisasikan terlebih dahulu peraturan perundang-undangan tersebut sebelum diketuk palu untuk disahkan. “Harmonisasi adalah cara yang efektif agar tumpang tindih aturan bisa dihindarkan. Karena tumpang tindihnya aturan bisa menyebabkan banyak peraturan yang dibatalkan,” ujar Kepala BPHN.

Sementara itu, saat dimintai tanggapannya tentang penggunaan media jejaring sosial untuk penyuluhan hukum, Ira sangat mendukung penuh usaha tersebut. “Jejaring sosial seperti twitter, facebook dan blogster sangat ‘magical’,” ujarnya. Sudah saatnya, lanjut Ira, media itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dirinya mengharapkan jika pemerintah mempunyai website, harus punya domain (nama) yang sederhana dan mudah untuk dibaca serta diingat. “Karena itu adalah kunci menarik minat masyarakat untuk mengunjungi website,” katanya kepada BPHNTV.***(Has)