> Lensa Berita

Lensa Berita BPHNTV

Berita tentang Kampanye Kesadaran Hukum Nasional

Pusluhkum Bahas Draft Akhir Juklak/Juknis Pola Penyuluhan Hukum

BPHNTV-Jakarta. Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI minggu malam menggelar rapat Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pola Penyuluhan Hukum di Park Hotel, Jakarta (15/11). Kegiatan yang merupakan rangkaian dari beberapa kegiatan Tim Pola Penyuluhan Hukum, Pusat Penyuluhan Hukum sebelumnya, dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Penyuluhan Hukum dan dihadiri oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Sri Hariningsih dari Universitas Indonesia serta staf Pusat Penyuluhan Hukum.

Dalam sambutannya, Kepala Pusat Penyuluhan Hukum Dr. Susy Susilawati mengatakan, kegiatan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pola Penyuluhan Hukum saat ini telah mendekati tahapan akhir dari sebuah proses sebelumnya. “Malam ini akan kita periksa kembali sesuai dengan masukan dan saran anggota Tim Pola Penyuluhan Hukum,” ujarnya. Selanjutnya, kata Susi, masukan dan saran akan didiskusikan kemudian disepakati untuk menjadi sebuah draft Juklak/Juknis Pola Penyuluhan Hukum.

Pantauan BPHNTV, rapat berlangsung hingga tengah malam pukul 23.00 wib. Tanpa kenal lelah dan pengaruh libur pekan, seluruh Tim bekerja dengan semangat. Beberapa anggota TIM Pola Penyuluhan Hukum terlihat serius dan menyimak dengan seksama satu persatu rancangan peraturan yang akan diterbitkan. Sedianya Juklak/Juknis Pola Penyuluhan Hukum akan menjadi pedoman bagi lembaga yang terlibat langsung dalam Penyuluhan Hukum.

Laporan Reporter BPHNTV yang mengikuti rapat, draft laporan akhir Juklak/Juknis Pola Penyuluhan Hukum berisikan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Pelaksanaan Diskusi, Pameran, Konsultasi dan Bantuan Hukum. Draft ini dibedah kemudian, kepada peserta rapat dipersilahkan memberikan masukan dan saran untuk kemudian disepakati, sebelum akhirnya menjadi Fix Draft.*** (Has)

 

Pemuda sebagai Agen Perubahan

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai salah satu unit Kementerian Hukum dan HAM selasa siang menerima rombongan dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia yang di prakarsai oleh BEM Universitas Negeri Jakarta (UNJ) (10/11).

Kunjungan ini merupakan rangkaian kegiatan Pelatihan Advokasi Mahasiswa se-Indonesia. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari kunjungan ke berbagai Lembaga Negara, diskusi, dan loka karya. “Tujuan dari kegiatan ini selain melatih para mahasiswa dalam hal beradvokasi juga dalam rangka mengembalikan kultur kademis dikalangan mahasiswa dimana menurut kacamata kami di BEM UNJ adanya penurunan minat akademis di kalangan pemuda dalam beberapa tahun terakhir”, ujar Hadi Ketua BEM UNJ.

“Dengan kegiatan ini di harapkan outputnya ialah ketika mahasiswa pulang ke kampus masing-masing, mereka sudah siap dengan tim mereka dalam hal kegiatan advokasi di lingkungan kampus maupun di masyarakat”, sambungnya.

BPHN menyambut positif kunjungan ini terlihat dengan hadirnya seluruh Kepala Pusat sebagai Pembicara. Kepala BPHN Dr. Wicipto Setiadi dalam sambutannya menyatakan bahwa mahasiswa itu ialah Agen Perubahan. “tidak mungkin Kementerian Hukum dan HAM bekerja sendiri dalam membangun masyarakat cerdas hukum, sadar hukum, dan berbudaya hukum tanpa bantuan dari elemen di masyarakat terutama pemuda dalam hal ini mahasiswa”, ujar Wicipto. “Kalian sebagai agent of changes mempunyai peranan yang cukup besar dalam pembentukan 3 hal tersebut, kementerian Hukum dan HAM hanya sebagai sarana untuk memotivasi dan memberikan contoh yang baik sebagai tauladan”, sambung pak kepala.

“Jangan pesimis dengan pemberitaan yang buruk dimedia massa tentang generasi di atas kalian,” ujarnya. Adalah tantangan bagi generasi seperti kalian dan cukup dijadikan pelajaran di masa depan dalam bersikap, berubah ke arah kebaikan atau tidaknya bangsa ini terletak di tangan kalian sebagai pemuda yang akan menjadi generasi penerus nantinya, sambung Wicipto.***(RA)

Semangat Kepahlawanan, Tingkatkan Kesetiakawanan Sosial

BPHNTV-Jakarta. Kementerian Hukum dan HAM rabu pagi mengadakan upacara pengibaran bendera dalam rangka peringatan Hari Pahlawan. Upacara dilaksanakan di lapangan upacara Kementerian Hukum dan HAM. Tema upacara peringatan Hari Pahlawan tahun ini,” Dengan Semangat Nilai Kepahlawanan Kita Tingkatkan Kesetiakawanan Sosial Nasional”.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Danny Kusuma Pradja, yang membacakan amanat Menteri Sosial dan dihadiri oleh para pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang terdiri dari Unit Pusat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum Hak Asasi Manusia, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktur Jenderal Imigrasi dan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Seperti yang diketahui, setiap tanggal 10 November bangsa Indonesia memperingatinya sebagai Hari Pahlawan. Saat pra kemerdekaan, tanggal 10 November 1945 dikenang sebagai peristiwa pertempurandi kota Surabaya pejuang Indonesia dengan tentara sekutu. Pertempuran ini menyebabkan tewasnya pimpinan sekutu, Brigjen Mallaby.

Peristiwa tersebut merupakan pertempuran terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Pertempuran tersebut tidak hanya dilakukan oleh para pemuda melainkan para ibu rumah tangga, mereka bersedia melakukan apa saja seperti memberikan bantuan konsumsi kepada para pemuda selama perang berlangsung demi mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia.

Guna menghargai jasa para pahlawan, pemerintah memutuskan untuk menjadikan tanggal 10 Nopember sebagai Hari Pahlawan. Peringatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat perjuangan kepada para generasi muda Indonesia. Semangat pantang menyerah untuk turut membangun bangsa di zaman globalisasi saat ini.***(RA)