> Lensa Berita

Lensa Berita BPHNTV

Berita tentang Kampanye Kesadaran Hukum Nasional

Menkumham Resmikan Desa Sadar Hukum di Aceh

BPHNTV-Banda Aceh. Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar beserta jajaran Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta Kanwil Kemenkumham Aceh, senin lalu meresmikan Desa Sadar Hukum dan Unit Layanan Terpadu dan peresmian di Banda Aceh (27/9). Hadir dalam peresmian tersebut, tokoh-tokoh masyarakat Aceh, Anggota Komisi III DPR RI daerah pemilihan Aceh dan Ketua Tim Reformasi Birokrasi, Pejabat Eselon II tingkat Pusat dan Ka Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Dalam sambutannya Menkumham mengatakan peresmian Unit Layanan Terpadu dan peresmian Desa Sadar Hukum merupakan yang kesepuluh diresmikannya tahun ini. “Saya menyambut baik peresmian Unit Layanan Terpadu dan peresmian Desa Sadar Hukum. Semoga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat,” katanya kepada koresponden BPHNTV.

Dirinya memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh yang mampu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dengan baik. Saat sesi tatap muka, Menteri mengungkapkan begitu beratnya beban tugas jajaran Kanwil Aceh, khususnya UPT yang berada di bawahnya.

“Tugas lapangan itu sangat berat,” jelasnya. Namun begitu, lanjutnya, seluruh jajaran Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan harus memperhatikan HAM saat melakukan pembinaan. Dirinya juga mengutarakan agar dibentuk unit konsultasi hukum ditiap Lapas dan Rutan. “Tujuannya untuk menampung keluhan-keluhan para warga binaan terkait masalah hukum,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penyuluhan Hukum Dr. Susy Susilawati yang hadir mendampingi Menkumham mengatakan, Desa Sadar Hukum yang sudah diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM saat ini yang terbesar adalah di Propinsi Aceh. “Jumlah Desa Sadar Hukum yang diresmikan mencapai 31 desa dan itu sebuah prestasi,” katanya. Bayangkan, Kapusluhkum melanjutkan, raihan prestasi tersebut hadir ditengah pemberitaan minor tentang peristiwa di Aceh akhir-akhir ini (penggerebekan teroris). Dan ini terbukti, Kementerian Hukum dan HAM mampu membina dan membentuk Desa Sadar Hukum.

Dr. Susy juga menambahkan, tahun 2011, Kementerian Hukum dan HAM akan membentuk kantor pelayanan hukum. “Sebagai pilot project kantor tersebut akan dibentuk di sepuluh propinsi,” katanya. Dibentuknya kantor pelayanan hukum sebagai upaya untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat seperti pengurusan Fiducia, Kewarganegaraan, Konsultasi Hukum, Penyuluhan Hukum, Pendaftaran Badan Hukum, HKI dan lain sebagainya.*** (Has)

Pusluhkum akan Gelar Lomba Kadarkum

BPHNTV-Jakarta. Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai salah satu unit dari Kementerian Hukum dan HAM memiliki tugas dan fungsi memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan HAM. Oleh karenanya, salah satu kegiatan yang rutin di adakan adalah membentuk kesadaran hukum di masyarakat. Salah satu yang menjadi medianya adalah dengan mengadakan lomba Keluarga Sadar Hukum (lomba Kadarkum).

Dahulukan Kewajiban daripada Hak

BPHNTV-Jakarta. Setiap pegawai di wajibkan untuk memiliki attitude yang baik. Hal ini seharusnya dijadikan pedoman bagi setiap pegawai Pusat Penyuluhan Hukum. Demikian ditegaskan oleh Dr. Susy Susilawati, Kepala Pusat Penyuluhan Hukum dalam arahannya kepada seluruh staf dan  pegawai baru di Pusat Penyuluhan Hukum (28/9).

Kapusluhkum mengucapkan selamat datang dan bergabung di Pusluhkum. Dirinya juga mengatakan agar pegawai baru yang ditempatkan di Pusluhkum segera melebur bersama staf lainnya dan bahu membahu meningkatkan kinerja. “Pusat Penyuluhan Hukum sarat dengan pekerjaan,” katanya..

Menurutnya, kinerja setiap pegawai harus ditingkatkan dan itu merupakan tuntutan di dalam upaya pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. “Untuk itu, kita harus kreatif, inovatif. Kerahkan kemampuan yang dimiliki. Dan saya yakin, itu adalah modal yang sangat berharga,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Susy juga menambahkan pegawai wajib dapat bekerja dengan maksimal mungkin, tanpa berharap imbalan. “Menjadi prestasi tersendiri, ketika kita berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan kerja keras tanpa memikirkan imbalan. Dan, pimpinan bangga dengan perilaku tersebut,” katanya. Itu merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat, jelas Susy.

Menutup arahannya, Kapusluhkum berpesan agar setiap pegawai tidak terbawa arus dan dinamika budaya kerja yang negatif. “Sudah hakekatnya setiap pegawai mendahulukan kewajiban daripada hak. Karena, sejatinya pegawai sudah digaji setiap bulannya. Sedangkan untuk bisa lebih meningkat karirnya, Susy mengungkapkan agar bekerja dengan keras. Pimpinan akan menilai mana yang berprestasi dan mana yang tidak,” tutupnya. RA***