> Lensa Berita

Lensa Berita BPHNTV

Berita tentang Kampanye Kesadaran Hukum Nasional

Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

BPHNTV-Jakarta. Dalam rangka peringatan hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2010 Kementerian Hukum dan HAM mengadakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diadakan di lapangan Upacara Kementerian Hukum dan HAM. Tema upacara peringatan hari Kesaktian Pancasila tahun ini, “Melalui Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Kita Perkokoh Jati Diri dan Karakter Bangsa”.

Dalam upacara ini yang bertindak sebagai inspektur Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum Hak Asasi Manusia bapak Hafid Abbas dan dihadiri oleh para pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang terdiri dari tiap-tiap unit yang ada di Kementerian Hukum dan HAM seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum Hak Asasi Manusia, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktur Jenderal Imigrasi, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Seperti yang diketahui setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati hari Kesaktian Pancasila setelah sebelumnya pada tanggal 30 September 1965 terjadi pemberontakan yang disebut dengan peristiwa Gerakan 30 September (G30SPKI). Peristiwa itu merupakan wujud usaha untuk mengubah unsur Pancasila menjadi Ideologi Komunis. Pada hari itu enam (6) jenderal, satu (1) putri Jenderal dan beberapa orang lainnya dibunuh sebagai upaya kudeta. Namun berkat kesadaran untuk mempertahankan Pancasila maka upaya tersebut mengalami kegagalan. Maka semenjak peristiwa tersebut setiap tanggal 30 September dan 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. RA***

Penyuluhan Hukum di Desa Patenggang

Bandung-BPHNTV. Terletak di lereng Gunung Patuha, berdiri sebuah desa yang bernama Patenggang Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung Jawa Barat. Desa yang berpenduduk kurang lebih dari 100 Kepala Keluarga dengan anggota keluarga kisaran 4 sampai 5 orang, merupakan desa yang penduduknya sehari-hari bekerja sebagai pemetik teh di PT. Perkebunan Nusantara VIII Propinsi Jawa Barat.

Senin malam lalu, ada yang spesial di Desa Patenggang ini (4/10). Tim Penyuluhan Hukum Keliling dari Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM usai melaksanakan kegiatan shooting, berkesempatan mengunjungi Desa Patenggang dan langsung memberikan ceramah Penyuluhan Hukum kepada penduduk desa.

Dipimpin Kepala Pusat Penyuluhan Hukum Dr. Susy Susilawati, Tim Penyuling bergerak di gelap dan dinginnya udara pegunungan demi pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya mewujudkan masyarakat sadar dan cerdas hukum. Kapusluhkum mengatakan, penyuluhan hukum bisa dilakukan dimana saja, tidak mengenal ruang dan waktu. “Ini adalah bentuk pengabdian yang mulia kepada masyarakat,” katanya.

Acara penyuluhan seperti ini, menurut masyarakat setempat yang diwawancarai mengaku belum pernah ada. “Sekalipun ada, itupun sepuluh tahun yang lalu,” kata Rahmat, warga asli Desa Patenggang kepada BPHNTV. Namun demikian, dengan acara penyuluhan hukum malam ini, setidaknya warga mendapatkan pemahaman tentang hukum. Bahkan tersedia jasa layanan konsultasi hukum gratis, ungkap Rahmat.

Berdasarkan pengamatan BPHNTV warga yang datang, terlihat sangat antusias mengunjungi stand dadakan Penyuling. Tidak itu saja, wargapun mengantri untuk menikmati jasa layanan konsultasi hukum yang disediakan Tim Pusluhkum secara gratis.

Asep, salah satu tokoh pemuda Desa Patenggang mengharapkan agar kegiatan penyuluhan hukum dapat dilakukan setidaknya setiap bulan sekali. Dirinya merasa senang, dengan demikian pengetahuan hukum masyarakat bertambah. “Setidaknya masyarakat mengerti dan tidak bisa dibodohi lagi,” begitu ujarnya.***(Has)

Menkumham Resmikan Desa Sadar Hukum di Aceh

BPHNTV-Banda Aceh. Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar beserta jajaran Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta Kanwil Kemenkumham Aceh, senin lalu meresmikan Desa Sadar Hukum dan Unit Layanan Terpadu dan peresmian di Banda Aceh (27/9). Hadir dalam peresmian tersebut, tokoh-tokoh masyarakat Aceh, Anggota Komisi III DPR RI daerah pemilihan Aceh dan Ketua Tim Reformasi Birokrasi, Pejabat Eselon II tingkat Pusat dan Ka Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Dalam sambutannya Menkumham mengatakan peresmian Unit Layanan Terpadu dan peresmian Desa Sadar Hukum merupakan yang kesepuluh diresmikannya tahun ini. “Saya menyambut baik peresmian Unit Layanan Terpadu dan peresmian Desa Sadar Hukum. Semoga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat,” katanya kepada koresponden BPHNTV.

Dirinya memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh yang mampu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dengan baik. Saat sesi tatap muka, Menteri mengungkapkan begitu beratnya beban tugas jajaran Kanwil Aceh, khususnya UPT yang berada di bawahnya.

“Tugas lapangan itu sangat berat,” jelasnya. Namun begitu, lanjutnya, seluruh jajaran Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan harus memperhatikan HAM saat melakukan pembinaan. Dirinya juga mengutarakan agar dibentuk unit konsultasi hukum ditiap Lapas dan Rutan. “Tujuannya untuk menampung keluhan-keluhan para warga binaan terkait masalah hukum,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penyuluhan Hukum Dr. Susy Susilawati yang hadir mendampingi Menkumham mengatakan, Desa Sadar Hukum yang sudah diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM saat ini yang terbesar adalah di Propinsi Aceh. “Jumlah Desa Sadar Hukum yang diresmikan mencapai 31 desa dan itu sebuah prestasi,” katanya. Bayangkan, Kapusluhkum melanjutkan, raihan prestasi tersebut hadir ditengah pemberitaan minor tentang peristiwa di Aceh akhir-akhir ini (penggerebekan teroris). Dan ini terbukti, Kementerian Hukum dan HAM mampu membina dan membentuk Desa Sadar Hukum.

Dr. Susy juga menambahkan, tahun 2011, Kementerian Hukum dan HAM akan membentuk kantor pelayanan hukum. “Sebagai pilot project kantor tersebut akan dibentuk di sepuluh propinsi,” katanya. Dibentuknya kantor pelayanan hukum sebagai upaya untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat seperti pengurusan Fiducia, Kewarganegaraan, Konsultasi Hukum, Penyuluhan Hukum, Pendaftaran Badan Hukum, HKI dan lain sebagainya.*** (Has)