> Lensa Berita

Lensa Berita BPHNTV

Berita tentang Kampanye Kesadaran Hukum Nasional

20% Transaksi Melalui Internet di Indonesia adalah hasil Carding

BPHNTV-Jakarta. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang cukup pesat dan semakin canggih dewasa ini, khususnya di bidang komunikasi dan informasi, telah menyebabkan wilayah negara yang satu dengan lainnya menyatu tanpa batas. Dampak yang ditimbulkannya adalah perpindahan orang maupun barang dari satu negara ke negara lain bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Salah satu faktornya seperti penggunaan komputer dan internet sebagai sarana informasi digunakan bukan hanya sekedar untuk melakukan komunikasi, melainkan juga untuk melakukan transaksi bisnis.

Teknologi internet bisa dilakukan dimana saja dan kapanpun tanpa harus berada di satu wilayah tertentu ataupun dalam satu negara tertentu sehingga segala sesuatunya bisa dilakukan dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Selain memberikan dampak positif, kemajuan di bidang teknologi dan informasi juga memberikan dampak negatif. Bagi sebagian orang, kemajuan tersebut malah disalahgunakan untuk melakukan kejahatan dunia maya yang kita sebut Cyber Crime. Salah satu kejahatan yang saat ini sering terjadi ialah berbelanja dengan menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal yang dikenal dengan istilah Carding. Sedangkan orang yang melakukan disebut dengan Carder.

“Menurut riset Clear Commerce Inc, Indonesia memiliki carder terbanyak kedua di dunia setelah Ukraina”, ujar Suharyo Ketua Tim Penelitian Hukum Tentang Penerapan Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana Terhadap Kasus-Kasus Cyber Crime di Jakarta (8/12). Selain itu, menurut data yang diperoleh, hampir 20% transaksi melalui internet di Indonesia adalah hasil carding, sehingga banyak situs belanja online yang memblokir IP asal Indonesia, lanjutnya.

“Hal tersebut tentunya cukup meresahkan bagi masyarakat kita dan juga menambah citra buruk bangsa di mata dunia”, tutur Suharyo. Terkait hal ini, Suharyo mengatakan, Badan Pembinaan Hukum Nasional memandang perlu untuk melakukan penelitian berkaitan dengan penerapan bantuan timbal balik masalah pidana khususnya kasus cyber crime.

“Harapannya, muncul rekomendasi yang tepat dan akurat terhadap langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kejahatan di bidang cyber crime yang makin marak seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi”, tutupnya.***(RA)

JUMLAH DESA SADAR HUKUM NAIK PESAT

BPHNTV-Jakarta. Pusat Penyuluhan Hukum dengan segala aktivitas kesibukannya merupakan sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan Lembaga Publik berupaya untuk terus berupaya menyuluh hukum demi membangun masyarakat yang cerdas hukum.

Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2010, Pusat Penyuluhan Hukum melakukan analisa dan evaluasi kegiatannya sepanjang tahun. Terkait hal itu, jum’at siang Kepala Pusat Penyuluhan Hukum DR. Susy Susilawati mengumpulkan beberapa staf untuk menyampaikan berbagai hal yang perlu diketahui, termasuk rencana kegiatan ditahun mendatang (3/12).

DR. Susy Susilawati mengatakan, Pusluhkum patut merasakan kebanggaan terhadap capaian kinerja yang telah diraih selama tahun ini. “Indikatornya adalah Jumlah Desa sadar Hukum dan Kelompok Kadarkum di setiap wilayah mengalami penaikan pesat,” katanya. Namun begitu, hasil ini jangan menjadi hasil akhir tetapi bagaimana untuk terus meningkatkannya kembali ditahun yang akan datang, ucap Kapusluhkum.

Grafik peningkatan jumlah Desa Sadar Hukum berdasarkan telusuran BPHNTV sejak tahun 2007 hingga 2010 memang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2007, menurut data yang dihimpun redaksi, menunjukkan angka 28 Desa/Kelurahan yang menjadi Desa Sadar Hukum. Tahun 2008 tercatat sebanyak 30 Desa/Kelurahan, dan tahun 2009 sebanyak 47 Desa/Kelurahan. Sedangkan tahun 2010 sebanyak 130 Desa/Kelurahan.

“Penaikkannya mencapai 200 % lebih dan jika diukur dari tahun 2009 yang mencapai 47 Desa/Kelurahan, di tahun 2010 hampir tiga kali lipatnya,” tutur Kapusluhkum. Selain itu, di tahun 2011, Pusluhkum akan memusatkan kegiatannya pada Penyuluhan Hukum Keliling (Penyuling), Konsultasi Hukum, Penyuluhan Hukum Langsung, Penyuluhan Hukum Online dan Penyuluhan Hukum melalui Multi Media.

Berdasarkan Peta Permasalahan Hukum sepanjang tahun 2010, kasus yang sering muncul kepermukaan di masyarakat adalah perkawinan (status anak, status perkawinan, kawin campur). Kemudian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Ketenagakerjaan ( TKW dan Upah). Isu seperti ini sebenarnya sangat menarik untuk dikupas tuntas serta dicarikan jalan keluarnya. Terhadap hal ini, sudah seharusnya pemerintah tanggap. Dengan membangun budaya hukum sejak dini, upaya mewujudkan masyarakat yang cerdas hukum tidak mustahil tercapai.***(Has)

 

 

Kepala BPHN Setuju Pembentukan Kayankum sebaiknya di luar Ibukota Propinsi

BPHNTV-Jakarta. Kantor Pelayanan Hukum di daerah menjadi pusat perhatian pimpinan di Kementerian Hukum dan HAM RI. Rencana pembentukan Kantor Pelayanan Hukum (Kayankum) ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang ingin mengurus keperluannya di bidang hukum dan HAM tapi jauh dari pusat pemerintahan.

Ihwal pembentukan Kayankum, membuat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), DR. Wicipto Setiadi hari ini membuka rapat lanjutan Tim Pembentukan Kayankum yang sebelumnya sudah dilakukan beberapa kali (02/12).

Kepala BPHN mengatakan, rencana pembentukan Kayankum di beberapa daerah di Indonesia merupakan kebutuhan yang tidak bisa dipalingkan dari isu yang berkembang di masyarakat. “Tentu, ada konsekwensi dari terbentuknya kantor tersebut, seperti timbul struktur organisasi baru serta tugas pokok dan fungsi,” katanya saat memimpin rapat.

Menjawab hal ini, Kepala Biro Perencanaan Imam Santoso menguraikan, struktur organisasi dan Tupoksi memang diakui ada, hanya berada dalam level eselon IV. “Tim sudah konsultasi ke kantor Menpan, dan disetujui hanya pada level eselon III dan IV,” ujar Imam. Selain itu, Biro Perencanaan sudah menyiapkan rencana pembiayaan pendirian Kayankum.

“Bahkan dibeberapa daerah, sudah menyiapkan lahannya untuk difungsikan menjadi Kayankum,” kata Karo Perencanaan Kemenkumham. Hasil rapat Tim sebelumnya, Kayankum rencananya dibentuk di luar Ibukota Propinsi dengan pertimbangan salah satunya adalah masyarakat daerah yang jauh dari jangkauan pelayanan karena kendala geografis, lanjut Imam. Mendengar keterangan dari Imam, Kepala BPHN menyatakan kesetujuannya. “Saya setuju di luar Ibu Kota Propinsi,” tutur Wicipto.

Sementara itu, Kepala Pusat Penyuluhan Hukum DR. Susy Susilawati mengatakan, dari 10 Propinsi yang direncanakan menjadi pilot project, saat ini sudah ada 3 propinsi yang menyatakan kesiapannya. “Sedangkan sisanya, menunggu hasil putusan akhir Tim Pembentukan Kayankum,” ujar Kapusluhkum.

Rapat Tim Pembentukan Kayankum dipimpin oleh Kepala BPHN dengan dihadiri oleh Kapusluhkum DR. Susy Susilawati, Kapusrenbangkumnas Sadikin Sabirin, Kepala Biro Perencanaan Imam Santoso dan perwakilan dari Unit Pusat Kemenkumham lainnya. ***(Has)