> Lensa Berita

Lensa Berita BPHNTV

Berita tentang Kampanye Kesadaran Hukum Nasional

Lembaga Publik Harus Pro Aktif

BPHNTV-Jakarta. Melakukan penyuluhan hukum seakan tidak mengenal hari libur termasuk di minggu pagi. Tim Penyuluhan Hukum keliling Pusluhkum yang berjumlah 10 orang melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum Keliling di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Cuaca yang  Jakarta yang terus diguyur hujan tidak menjadikan semangat Tim Penyuling Pusat Penyuluhan Hukum terjun langsung menyapa  masyarakat Ibu Kota (26/9).

Kegiatan kali ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pengembangan Penyuluhan Hukum, Siti Sulastri serta beberapa kru dan staf Pusat Penyuluhan Hukum. Aksi dimulai dengan membagikan liflet dan brosur serta membagikan buku gratis kepada masyarakat yang mengunjungi Mobil Penyuling.

Propinsi Banten jadi Pusat Pemberian Remisi Tingkat Nasional.

BPHNTV-Jakarta. Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi umum tingkat nasional yang dipusatkan di Lapas Klas I Tangerang Propinsi Banten. Acara dihadiri Menteri Hukum dan HAM beserta segenap Eselon I dan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Gubernur Banten serta unsur Muspida Propinsi Banten (17/8).

Gubernur Ratu Atut Choisyiah dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah menunjuk Propinsi Banten sebagai tempat penyerahan remisi umum 17 Agustus tingkat nasional bagi warga binaan yang telah memenuhi syarat.

Menurut Ratu Atut, remisi merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan pemerintah terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang telah disepakati bersama dalam declaration of human rights di seluruh dunia. “Bagi warga binaan yang mendapat remisi (pengurangan hukuman), harus mensyukuri dengan melakukan perbaikan ke depan atas capaian prestasi,” katanya.

Dirinya mengajak mengajak agar peringatan kemerdekaan Indonesia menjadi momentum sebagai wahana intropeksi diri, menyesali perbuatan yang lalu dan tidak akan mengulangi kesalahan di kemudian hari. “Selamat kembali ke tengah keluarga. Siapkan diri untuk membuka lembaran baru,” ucap Gubernur. Bagi yang telah bebas, tambahnya, segeralah isi kewajiban keluarga untuk mencari nafkah, dan melakukan kegiatan atau aktivitas yang bermanfaat. Jangan pernah berpikir untuk mengulanginya lagi. “Bagi yang belum, ikuti dan taatilah peraturan yang ada di lapas, hingga mencapai prestasi seperti yang lainnya,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ratu Atut juga mengatakan, Pemerintah Propinsi Banten, khusus pada tahun 2010 telah menganggarkan dana yang dibutuhkan dalam anggaran perubahan untuk pemenuhan kebutuhan lahan dipensi kantor Imigrasi dan lainnya. “Alhamdulillah DPRD Pemerintah Propinsi Banten telah menyetujui dan segera akan diserahkan ke Kanwil Kemenkumham Banten,” ujarnya.

Dia juga memberikan apresiasinya kepada pejabat dan petugas di jajaran Kanwil Kemenkumham Banten, khusunya Lapas yang telah bekerja profesional membina warga di dalam lembaga pemasyarakatan. “Untuk itu, Pemerintah Propinsi Banten akan memberikan transportasi kepada warga binaan yang telah selesai menjalani hukuman. Transport ini diberikan agar bisa pulang dan berkumpul kembali dengan keluarga,” ungkapnya.

Sebelumnya, Dirjen Lembaga Pemasyarakatan, Untung Sugiyono, mengatakan sebanyak 4788 orang narapidana mendapatkan remisi umum dua, dimana setelah mendapatkan pengurangan masa hukuman pada remisi umum 17 Agustus 2010, langsung bebas. "Ke 4788 orang itu merupakan bagian dari 58.400 narapidana yang mendapatkan remisi pada HUT kemerdekaan RI tahun ini, dari total 83.703 narapidana yang menghuni lapas dan rutan di seluruh Indonesia," katanya kepada hadirin. ***

Kerja Sosial diusulkan Pengganti Hukuman Pidana Ringan

Jakarta-BPHNTVBPHNTV-Jakarta.

Pemerintah berencana mengusulkan kerja sosial sebagai hukuman dalam Rancangan Undang-undang Hukum Pidana yang baru. Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dalam dalam acara HUT BPHN mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM akan merumuskan pengenaan sangsi yang tepat dan tidak diskriminatif. Pemberian sanksi tidak lagi hanya menggunakan hukum formil dan materil tetapi sanksi diberikan dengan tujuan mendidik, memberikan perlindungan dan pengayoman sebagai upaya penyadaran hukum.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Ahmad M Ramli mengatakan, pemberian hukuman kurungan untuk tindak pidana ringan membuat antipati masyarakat terhadap hukum. “Atas dasar pertimbangan ini, kerja sosial menjadi usulan untuk mengganti hukuman tersebut,” katanya.

Kepala BPHN mencontohkan, bila hukuman kerja sosial ini diterapkan kasus pidana ringan seperti pencurian buah kakao yang dilakukan nenek Minah tidak perlu dilimpahkan ke Kejaksaan. Dari penyidik, kasus langsung dilimpahkan ke pengadilan dan hakim memvonisnya. “Bentuk hukumannya sendiri adalah terkait dengan pelayanan publik, misal membersihkan jalan,” kata Ahmad.

Saat ini, Rancangan UU KUHP sendiri sudah diserahkan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan menjadi Program Legsilasi Nasional 2010. “RUU KUHP menjadi prioritas pembahasan pemerintah dan DPR tahun ini,” ujarnya. Meskipun demikian, kerja sosial belum termaktub dalam draft tersebut. Tapi, lanjutnya, usulan kerja sosial masih bisa dimasukkan ke dalam pembahasan, akan disusulkan setelah sosialisasi.