> Lensa

Lensa Berita BPHNTV

Minimnya Daya Jangkau Penyuluhan Hukum

BPHNTV-Jakarta. Salah satu yang menjadi perhatian Komisi III DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR di Gedung Nusantara II ialah minimnya Sosialisasi Sadar Hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam dokumen laporan tersebut Menteri Hukum dan HAM menjabarkan bahwa hal tersebut disebabkan sepanjang tahun 2014 anggaran yang di alokasikan untuk kegiatan sosialisasi sadar hukum sangat terbatas. Menkumham memberikan contoh, misalnya jangkauan penyuluhan hukum langsung melalui kegiatan seperti ceramah, penyuluhan hukum keliling, dan konsultasi rata-rata pada tahun 2013 Kantor Wilayah hanya mendapat 10 kegiatan penyuluhan hukum langsung.

Artinya di seluruh Indonesia ada 330 aktivitas penyuluhan hukum langsung yang di ikuti oleh 50 orang penduduk sehingga dalam satu tahun total penduduk yang mendapatkan penyuluhan sebesar 16.500, ungkap Menkumham dalam dokumen laporan tersebut. Angka tersebut masih terlalu kecil dibandingkan dengan total jumlah penduduk di Indonesia, sambung Menkumham. Untuk tahun 2014 yang disediakan untuk kegiatan penyuluhan hukum langsung masing-masing kanwil hanya 3 (tiga) kegiatan.

Demikian pula untuk jangkauan penyuluhan hukum tidak langsung melalui media televisi, radio, talkshow, buletin dll. Pada tahun 2013 rata-rata Kantor Wilayah hanya menerima anggaran untuk 10 (sepuluh) kegiatan. Artinya seluruh Indonesia hanya ada 330 talkshow, sedangkan pada tahun 2014 tidak ada anggaran untuk kegiatan penyuluhan hukum tidak langsung dikarenakan adanya penghematan anggaran, jelas Menkumham dalam laporan tersebut.

Selain itu frekuensi dan kontinuitas penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung jauh dari standar minimal. Rata-rata kampanye memerlukan frekuensi 2 sampai 3 kali dalam seminggu, sehingga dalam 52 minggu diperlukan minimal 104 kali kampanye atau 10% dari jumlah minimal.

Selain dari segi anggaran, hal lain yang menjadi faktor penyebab minimnya kesadaran hukum masyarakat adalah minimnya jumlah tenaga penyuluh hukum serta kondisi geografis yang sulit di jangkau baik secara langsung maupun secara teknologi.

Untuk mengatasi beberapa hal tersebut, Kemenkumham berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan peran dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui beberapa upaya seperti, mengalokasikan anggaran untuk aktivitas peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta melakukan kordinasi intensif dengan pemerintah daerah agar berperan aktif serta melakukan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, jelas Menkumham dalam laporannya.

Selain itu kemenkumham juga sedang mempersiapkan Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum di pusat dan daerah untuk menjadi tenaga penyuluh hukum di lingkungan kerjanya masing-masing dan akan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh Hukum bagi 60 orang penyuluh hukum di pusat dan daerah pada tahun 2015 ini. ***(RA)

 

Menkumham: Tahun 2015 Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Delegasikan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

BPHNTV-Jakarta. Dalam Rapat Dengar Pendapat antara Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Komisi III DPR RI Selasa lalu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM RI memiliki peran strategis dan penting dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (21/01).

Bantuan Hukum untuk orang miskin dalam skema Undang-Undang memiliki 3 (tiga) stakeholder, yaitu Penerima Bantuan Hukum yang terdiri dari orang atau kelompok masyarakat miskin, Pemberi bantuan Hukum yang terdiri dari Organisasi Bantuan Hukum yang lolos Akreditasi/Verifikasi, dan Penyelenggaran Bantuan Hukum yaitu Kementerian Hukum dan HAM RI.

Melalui Pusat Penyuluhan Hukum salah satu pusat di Badan pembinaan Hukum Nasional yang memiliki kewenangan untuk memastikan implementasi kebijakan Bantuan Hukum berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 yakni, keadilan persamaan kedudukan di hadapan hukum, keterbukaan, efisiensi efektivitas dan akuntabilitas.

Sebagai pelaksana sebuah sistem yang baru, dirinya menyadari bahwa masih terdapat beberapa kendala di lapangan seperti, minimnya pengetahuan Organisasi Bantuan Hukum terkait mekanisme pencairan dana bantuan hukum, serta masih banyak Organisasi Bantuan Hukum yang tidak lolos verifikasi, sehingga mengurangi jumlah OBH yang sedianya di rencanakan akan diberikan dana bantuan hukum. “Dengan kondisi tersebut maka dana bantuan hukum yang di alokasikan tidak dapat terserap secara optimal,” tegas Menkumham.

Namun demikian, dirinya menyatakan terus berupaya memaksimalkan peran sebagai penyelenggara bantuan hukum. Upaya yang telah dilakukan selama ini ialah menyiapkan implementasi kebijakan agar berjalan dengan baik, seperti assessment dana bantuan hukum di kementerian dan lembaga, sosialisasi UU Bantuan Hukum, regulasi yang meliputi verifikasi/akreditasi OBH, mekanisme pemberian layanan bantuan hukum, penyaluran dana bantuan hukum, standar pemberian bantuan hukum, standar biaya serta pengawasan.

“Tidak hanya itu, kami juga sudah menyiapkan implementasi kebijakan dalam rangka pemetaan Pra-Verifikasi, verifikasi/akreditasi organisasi bantuan hukum, panitia pengawas di tingkat pusat dan daerah, pelaksanaan program bantuan hukum, mekanisme pertanggungjawaban keuangan dan reimbursement, pengembangan program bantuan hukum dan sistem informasi database bantuan hukum, “ sambung Menkumham.

Untuk mengoptimalkan dana bantuan hukum, di tahun 2015 ini penyelenggaraan bantuan hukum sudah didelegasikan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga dapat mempercepat jalur pendistribusian dana bantuan hukum dan diharapkan akan lebih menyentuh warga miskin atau kelompok marginal yang berhak menerima bantuan tersebut, tutup Menkumham.***(RA)

Menkumham: Prolegnas dan Bantuan Hukum Menjadi Salah Satu Prioritas Kementerian Hukum dan HAM

BPHNTV-Jakarta. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di dampingi para pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan Jakarta (21/01).

Dalam rapat tersebut Menkumham menyampaikan bahwa tugas dan fungsi Kemenkumham sangat heterogen dan dalam pelaksanaan pelayanan langsung kepada masyarakat dilaksanakan oleh 11 unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Ada beberapa point yang disampaikan namun yang terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional ialah kedepannya Kemenkumham akan melakukan penyelarasan kebijakan politik legislasi dengan arah pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan Penyusunan Prolegnas, percepatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, Indonesia negara berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

“Untuk saat ini kita sedang memprioritaskan RUU KUHP, KUHAP dan RUU yang mendukung penegakan hukum, peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan dan mendorong peran serta masyarakat, harmonisasi yang tepat waktu, serta peningkatan peran kantor wilayah dalam memfasilitasi produk hukum daerah dan meningkatkan kompetensi legal drafter,” ungkap Menkumham.

Selain itu juga BPHN memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan Bantuan Hukum. “Kebijakan ini berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2011 yaitu, keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas,” jelas Menkumham. Sebagai bentuk upaya memaksimalkan peran sebagai penyelenggara bantuan hukum, juga telah disiapkan implementasi kebijakan agar berjalan dengan baik seperti, assessment dana http://bphntv.bphn.go.id/administrator/index.php?option=com_content&task=addbantuan hukum di kementerian dan lembaga, sosialisasi UU Bantuan Hukum, regulasi yang meliputi verifikasi/akreditasi OBH, mekanisme pemberian layanan bantuan hukum, penyaluran dana bantuan hukum, standar pemberian bantuan hukum, standar biaya serta pengawasan.

“Tidak hanya itu, kami juga sudah menyiapkan implementasi kebijakan dalam rangka pemetaan Pra-Verifikasi, verifikasi/akreditasi organisasi bantuan hukum, panitia pengawas di tingkat pusat dan daerah, pelaksanaan program bantuan hukum, mekanisme pertanggungjawaban keuangan dan reimbursement, pengembangan program bantuan hukum dan sistem informasi database bantuan hukum, “ sambung Menkumham.

Untuk mengoptimalkan dana bantuan hukum, di tahun 2015 ini penyelenggaraan bantuan hukum sudah didelegasikan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga dapat mempercepat jalur pendistribusian dana bantuan hukum dan diharapkan akan lebih menyentuh warga miskin atau kelompok marginal yang berhak menerima bantuan tersebut, tutup Menkumham.***(RA)