> Lensa

Lensa Berita BPHNTV

Pelaksanaan Program Bantuan Hukum 2015 Dapat Segera di Laksanakan

BPHNTV-Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional mengeluarkan surat yang isinya berupa Pemberitahuan Pelaksanaan Program Bantuan Hukum di tahun 2015 kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Hukum 2015 dapat segera dilaksanakan antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur Organisasi Bantuan Hukum. Untuk bentuk draft kontrak bakunya bisa di unduh melalui website www.bphn.go.id.

Dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa dalam pelaksanaan Program Bantuan Hukum di tahun 2015 yang akan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI akan ada beberapa perubahan penting dalam peraturan pelaksanaan. Namun, hingga saat ini masih dalam proses konsultasi dengan beberapa instansi pemangku kepentingan, maka untuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum masih menggunakan Peraturan Pelaksanaan yang lama sampai di tentukan kemudian.

Saat ini Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam hal ini Pusat Penyuluhan Hukum sedang mempersiapkan Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SID Bankum) yang akan di gunakan secara online untuk Sistem Manajemen Bantuan Hukum, reimbursement dan Monitoring/Evaluasi. Mengingat Mekanisme Pengadaan Barang Dan Jasa yang membutuhkan waktu tidak sebentar, maka pelaksanaan Program Bantuan Hukum masih menggunakan SID Bankum lama sampai aplikasi online tersebut siap digunakan pada waktunya.***(RA)

 

OBH Harus Menyiapkan Syarat administratif

BPHNTV-Jakarta. Lembaga/ Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi dan Berbadan Hukum yang masih bersedia melaksanakan kerjasama kegiatan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2015 agar menandatangani dan mengirimkan surat pernyataan kesanggupan bersedia mengakses dana Bantuan Hukum. Hal tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Program Bantuan Hukum 2015 yang di keluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Dalam surat tersebut juga disampaikan agar Organisasi Bantuan Hukum segera menyampaikan dokumen pendukung kepada Panitia Pengawas Daerah berupa Surat Keputusan pengesahan berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, Surat Keterangan Domisili dari kelurahan setempat yang masih berlaku, Fotocopy nomor rekening Organisasi bantuan Hukum kecuali bagi OBH kampus yang menerapkan kebijakan single account, yang tidak diperbolehkan ada Nomor Rekening lain, maka Nomor rekening yang digunakan adalah Nomor rekening dan NPWP Perguruan Tinggi, fotocopy NPWP OBH, dan susunan kepengurusan.

Apabila terdapat perubahan kepengurusan dan alamat kantor/ sekretariat Lembaga/ Organisasi Bantuan Hukum agar segera mengirimkan dokumen bukti perubahan yang berlaku dan juga menyampaikan Laporan Tahun 2014 (berisi tentang laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan).

Sedangkan untuk Keperluan Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum tahun 2015, Organisasi Bantuan Hukum harus meminta persetujuan tentang calon Penerima Bantuan Hukum kepada Panitia Pengawas Daerah. Jika dalam waktu 5 (lima) hari kerja tidak ada jawaban dari Panitia Pengawas Daerah, maka dianggap disetujui. Permintaan dan Jawaban Persetujuan tersebut dilakukan melalui Fax atau Email kepada Pantia Pengawas Daerah. ***(RA)

 

Minimnya Daya Jangkau Penyuluhan Hukum

BPHNTV-Jakarta. Salah satu yang menjadi perhatian Komisi III DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR di Gedung Nusantara II ialah minimnya Sosialisasi Sadar Hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam dokumen laporan tersebut Menteri Hukum dan HAM menjabarkan bahwa hal tersebut disebabkan sepanjang tahun 2014 anggaran yang di alokasikan untuk kegiatan sosialisasi sadar hukum sangat terbatas. Menkumham memberikan contoh, misalnya jangkauan penyuluhan hukum langsung melalui kegiatan seperti ceramah, penyuluhan hukum keliling, dan konsultasi rata-rata pada tahun 2013 Kantor Wilayah hanya mendapat 10 kegiatan penyuluhan hukum langsung.

Artinya di seluruh Indonesia ada 330 aktivitas penyuluhan hukum langsung yang di ikuti oleh 50 orang penduduk sehingga dalam satu tahun total penduduk yang mendapatkan penyuluhan sebesar 16.500, ungkap Menkumham dalam dokumen laporan tersebut. Angka tersebut masih terlalu kecil dibandingkan dengan total jumlah penduduk di Indonesia, sambung Menkumham. Untuk tahun 2014 yang disediakan untuk kegiatan penyuluhan hukum langsung masing-masing kanwil hanya 3 (tiga) kegiatan.

Demikian pula untuk jangkauan penyuluhan hukum tidak langsung melalui media televisi, radio, talkshow, buletin dll. Pada tahun 2013 rata-rata Kantor Wilayah hanya menerima anggaran untuk 10 (sepuluh) kegiatan. Artinya seluruh Indonesia hanya ada 330 talkshow, sedangkan pada tahun 2014 tidak ada anggaran untuk kegiatan penyuluhan hukum tidak langsung dikarenakan adanya penghematan anggaran, jelas Menkumham dalam laporan tersebut.

Selain itu frekuensi dan kontinuitas penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung jauh dari standar minimal. Rata-rata kampanye memerlukan frekuensi 2 sampai 3 kali dalam seminggu, sehingga dalam 52 minggu diperlukan minimal 104 kali kampanye atau 10% dari jumlah minimal.

Selain dari segi anggaran, hal lain yang menjadi faktor penyebab minimnya kesadaran hukum masyarakat adalah minimnya jumlah tenaga penyuluh hukum serta kondisi geografis yang sulit di jangkau baik secara langsung maupun secara teknologi.

Untuk mengatasi beberapa hal tersebut, Kemenkumham berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan peran dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui beberapa upaya seperti, mengalokasikan anggaran untuk aktivitas peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta melakukan kordinasi intensif dengan pemerintah daerah agar berperan aktif serta melakukan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, jelas Menkumham dalam laporannya.

Selain itu kemenkumham juga sedang mempersiapkan Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum di pusat dan daerah untuk menjadi tenaga penyuluh hukum di lingkungan kerjanya masing-masing dan akan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh Hukum bagi 60 orang penyuluh hukum di pusat dan daerah pada tahun 2015 ini. ***(RA)