> Lensa

Lensa Berita BPHNTV

Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu di SMA 31 Jakarta

BPHNTV-Jakarta. Pusat Penyuluhan Hukum bekerjasama dengan Forum Komunikasi Komite Sekolah se-Jakarta Timur mengadakan kegiatan Ceramah Hukum Terpadu yang diselenggarakan di SMA 31. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Kamis di aula SMA 31 yang di hadiri oleh para siswa kelasi 1,2, dan 3 beserta para pengurus Forum Komunikasi Komite Sekolah se-Jakarta Timur (27/03).

Seperti biasa, setiap kali ada kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Tim Penyuluh Hukum juga mengoperasikan Mobil Penyuluhan Hukum Keliling. Fungsi dari Mobil Penyuling tersebut selain sebagai etalase modul penyuluhan hukum juga untuk melakukan kegiatan konsultasi hukum. Beberapa modul penyuluhan hukum dibagikan dengan gratis seperti liflet, buku saku, film pendek & film dokumenter, serta majalah hukum.

Dalam kegiatan ceramah hukum tersebut ada beberapa penyuluh hukum yang bertindak sebagai narasumber, salah satunya Bambang Palasara Kepala Pusat Penyuluhan Hukum yang memberikan materi mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Audiens yang terdiri dari para siswa tersebut pun cukup aktif, beberapa pertanyaan terlontar seperti syarat apa saja yg harus dipenuhi untuk menerima bantuan hukum, apakah semua LBH bisa mengakses dana bantuan hukum. Pertanyaan tersebut terlontar dari beberapa siswa/siswi yang hadir dalam kegiatan ceramah tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang Palasara selaku narasumber menyampaikan bahwa sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat yaitu Mengajukan permohonan secara tertulis, Menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan perkara, dan Melampirkan surat keterangan miskin.

“Selain itu LBH yang dapat mengakses dana bantuan hukum dari pemerintah ini hanya LBH atau OBH yang lulus verifikasi dan akreditasi yang dilakukan hanya oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I saja,” ucap Bambang. Akan tetapi bukan berarti LBH yang tidak lolos verifikasi tidak bisa beraktivitas seperti biasa, justru LBH yang tidak lulus verifikasi harus tetap menjalankan aktivitasnya dan mempersiapkan segala persyaratan administratif untuk mengikuti tahapan verifikasi dan akreditasi tahun depan, tutupnya. ***(RA)

 

 

Suparwi: Setiap Warga Negara Memiliki Hak dan Kewajiban Yang Sama

BPHNTV-Jakarta. “Dengan kondisi kami seperti ini tidak menghambat kami dalam beraktivitas, termasuk untuk menuntut ilmu hukum sekalipun,” ungkap Suparwi. Untuk itu kami datang ke Badan Pembinaan Hukum Nasional, dalam hal ini Pusat Penyuluhan Hukum untuk berkonsultasi hukum dengan para penyuluh hukum yang ada di BPHN, sambung Suparwi. (28/03)

Suparwi yang merupakan salah satu pengurus Komunitas Penyandang Tuna Netra ingin melegalisasikan organisasi yang saat ini sedang di jalankan oleh beberapa temannya sesama penyandang tuna netra. Organisasi tersebut memang bergerak di bidang sosial, namun dirinya merasa perlu adanya pengesahan secara hukum agar kedudukan organisasinya sah di mata hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

“Sejujurnya kami sangat tertarik mempelajari hukum, makanya kami datang kesini juga dalam rangka meminta Kompilasi Peraturan Perundang-undangan yang di buat oleh Badan Pembinaan Hukum nasional,” ucap Purwari. Karena, kita sebagai warga negara katanya kita memiliki hak dan kewajiban yang sama, maka dari itu kita perlu mempelajari hukum agar kita di juga bisa di katakan melek hukum, sambung Suparwi.

“Kalau kita sudah paham dengan hukum dan peraturan yang ada, maka kita bisa bagikan ilmu kita dengan sesama penyandang tuna netra di komunitas kami, sehingga kami bisa memperjuangkan hak dan kewajiban kami,” tutup suparwi. ***(RA)

 

Kepala Pusat Penyuluhan Hukum Memberikan Pembekalan Pelatihan Paralegal Untuk Penyandang Disabilitas

BPHNTV-Jakarta. Paralegal adalah seseorang yang bukan advokat namun memiliki pengetahuan di bidang hukum materil dan hukum acara (formil), dengan pengawasan advokat atau organisasi bantuan hukum yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan. Untuk menjadi seorang paralegal tidak mesti seorang sarjana hukum atau mengenyam pendidikan hukum di perguruan tinggi. Ia harus mengikuti pendidikan khusus paralegal yang diadakan organisasi bantuan hukum. Singkatnya paralegal sering juga disebut dengan asisten hukum atau legal assistant.

Paralegal berbasis komunitas disabilitas, merupakan suatu program yang di harapkan dapat menjawab kebutuhan akan adanya sumber daya hukum untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Dalam melakukan pekerjaannya nanti, paralegal disabilitas akan bekerja sama dengan para advokat atau pengabdi bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum yang selama ni terbukti memiliki komitmen atas keadilan dan hak asasi manusia.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta di dukung oleh Aus Aid mengadakan Pelatihan Paralegal Untuk Penyandangan Disabilitas. Hal ini dirasa perlu di adakan karena hingga saat ini banyak sekali kasus-kasus yang melibatkan para penyandang disabilitas namun dalam penanganannya tidak mendapatkan perhatian yang cukup baik oleh para penegak hukum. Kegiatan pelatihan ini di adakan selama seminggu dan di ikuti oleh sebanyak 27 orang yang berasal dari Surabaya, Bali, Makasar, NTB, NTT, Jakarta, Bandung dan Semarang. Kebanyakan dari mereka merupakan penyandang disabilitas seperti tuna netra, tuna daksa, tuna rungu, autis dan scizhofrenia.

Purwanti salah satu peserta pelatihan ini sangat menyambut baik kegiatan yang di adakan oleh LBH Jakarta. Menurut pengakuannya, para penyandang disabilitas seringkali tidak mendapatkan keadilan yang layak ketika mereka berhadapan dengan hukum, selain itu juga para pelaku di bidang hukum seringkali menganggap bahwa kesaksian mereka tidak akurat. “ Untuk itu dengan adanya paralegal penyandang disabilitas diharapkan bisa melakukan pendampingan bagi mereka para penyandang disabilitas,” ungkap Purwanti.

Dalam kesempatan tersebut Bambang Palasara, Kepala Pusat Penyuluhan Hukum juga turut hadir dalam kegiatan tersebut. Dirinya mengaku sangat mengapresiasi kegiatan ini. Dirinya menyampaikan bahwa saat ini kementerian Hukum dan HAM sedang membuat Juklak/Juknis mengenai Standar Kompetensi Paralegal. Syaratnya paralegal untuk melakukan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat hanya tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum dan harus mengikuti diklat Paralegal. “Saya mendukung betul apa yang dilakukan oleh teman-teman paralegal penyandang disabilitas agar berperan aktif dalam melakukan pemberian bantuan hukum dengan catatan telah memenuhi standar kompetensi paralegal.***(RA)