> Lensa

Lensa Berita BPHNTV

Ceramah UU Perlindungan Anak di Kantor Kelurahan Munjul

BPHNTV-Jakarta. Pusat Penyuluhan Hukum bekerjasama dengan Kelurahan Munjul mengadakan kegiatan Ceramah Hukum Terpadu (21/10). Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa pagi di minggu ketiga bulan Oktober ini di adakan di Kantor Kelurahan Munjul dengan audiens ibu-ibu yang tinggal di wilayah Kelurahan Munjul.

Dalam Ceramah Hukum Terpadu tersebut sengaja membahas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 mengingat masih banyaknya tindakan kekerasan yang di lakukan oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Yuliawiranti selaku narasumber menjelaskan beberapa hal yang sangat mendasar mengenai UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak sebagai sosok yang lemah dan merupakan kelompok paling rentan dalam situasi apapun, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat serta bernegara, oleh karena itu anak rentan terhadap segala bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran. “Maka anak tidak mampu membela dan melindungi dirinya sendiri,” ungkap Yuliawiranti.

Yulia menjelaskan definisi anak menurut CRC dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas tahun) termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan Perlindungan Anak adalah Segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. “Hal tersebut diatur secara jelas di UU PA No. 23/2002, Pasal 1 ayat 2,” jelas Yuliawiranti. .

Yuliawiranti menjelaskan bahwa dalam UU ini di atur berbagai hal mengenai perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban dan memberikan sanksi yang keras bagi para pelakunya. Perlindungan tak hanya diberikan pada anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik, tetapi juga korban kekerasan seksual (paedofilia), jelas Yuliawiranti.

Tak hanya itu, satuan pendidikan juga diharuskan melindungi anak-anak dari kejahatan seksualitas yang dilakukan tenaga pendidik. “Sanksinya sangat tegas dan juga harus bisa memberikan efek jera,” tegas Yuliwarianti.

Selain itu juga, UU PA juga mengatur kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk mengalokasikan dana lebih dalam memperkuat sistem perlindungan anak. Penguatan itu akan dilakukan dengan mempertahankan dan membentuk badan perlindungan anak sampai ke daerah.

UU PA sudah mengatur dan memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang melakukan tindakan pelanggaran hukum yang melibatkan anak, untuk itu dirinya menganjurkan kepada seluruh audiense untuk menjaga sang buah hatinya. “Anak tidak pernah memilih atau meminta untuk di lahirkan, jadi kita sebagai orang tua harus bisa menjaga dan menyayangi anak sepenuh hati,” tutup Yuliawiranti. ***(RA)

 

 

Menkumham: Capaian Kinerja Yang Sudah di Raih, Merupakan Hasil Kerja Keras Kita Semua

BPHNTV-Jakarta. Menteri Hukum dan HAM memimpin apel senin pagi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Apel senin pagi yang biasanya di pimpin oleh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, namun kali ini Menkumham Amir Syamsudin, hadir sebagai pembina apel untuk menyampaikan salam perpisahan, sekaligus menjabarkan beberapa capaian kinerja yang sudah ditorehkan di bawah kepemimpinannya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Turut hadir dalam apel Senin pagi tersebut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana, seluruh pejabat Eselon I, II, III, dan IV di jajaran Kemenkumham, serta seluruh pegawai Kemenkumham.

Dalam kesempatan tersebut, menkumham mengatakan sengaja menggunakan kesempatan apel Senin pagi ini untuk bertatap muka langsung dengan seluruh pegawai Kemenkumham. “Hari ini merupakan apel yang pertama dan mungkin yang terakhir yang bisa saya hadiri dan saya sengaja tampil pagi ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih saya yang sungguh-sungguh dari hati yang tulus dan dalam, dimana saya sangat merasakan bahwa kurun waktu tiga tahun saya diberi kehormatan untuk memimpin Kemenkumham,” ujar Menkumham di Lapangan Upacara Kemenkumham, Jakarta.

Menkumham menambahkan, berbagai capaian yang sudah di raih selama ini merupakan sesuatu hal yang membanggakan bagi kita semua, karena capaian tersebut merupakan capaian yang diraih dengan kerja keras kita seluruh pegawai Kemenkumham. “Capaian yang sudah diraih selama tiga tahun ini tidak akan saya klaim sebagai capaian saya, tetapi capaian kita semua,” ucap Menkumham.

Beberapa capaian yang dimaksud adalah, Kemenkumham telah mendapatkan predikat B pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang terjadi peningkatan basis point 66,03 tahun 2012 menjadi 68,79 di tahun 2013. Kemudian, selama tiga tahun berturut-turut telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan. “Yang ketiga adalah mendapatkan peringkat ketiga atas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dari seluruh Kementerian/ Lembaga,” kata Menkumham.

“Yang terakhir Kemenkumham menjadi salah satu dari 7 Kementerian/ Lembaga yang mendapatkan kesempatan untuk peningkatan tunjangan kinerja. Ini tentunya adalah bentuk apresiasi atas pencapaian Reformasi Birokrasi Kemenkumham,” terang Menkumham.

Di akhir arahannya, Menkumham menyampaikan penghargaan, sekaligus permohonan maaf kepada seluruh jajaran Kemenkumham, manakala di dalam menjalankan tugasnya selama tiga tahun ini ada hal-hal yang kurang berkenan.

“Sebagai manusia, kalau ada hal-hal yang telah dirasakan sebagai hal-hal yang keliru, mohon saya dimaafkan lahir dan bathin,” ucap Menkumham. Saya datang ke organisasi ini dengan penuh kegembiraan, penuh kehormatan dan tentunya ingin meninggalkan organisasi ini dalam situasi yang sama tanpa ada yang terluka, ucapnya sebelum menutup apel senin pagi.

Usai pelaksanaan apel, Menkumham beserta Wakil Menkumham Denny Indrayana menyalami seluruh pejabat Eselon I dan II, juga beberapa perwakilan pegawai Kemenkumham. ***(RA)

 

Pusat Penyuluhan Hukum Harus Konsisten Dalam Pergerakannya.

BPHNTV-Jakarta. Minggu pagi rombongan Tim Penyuluh Hukum bertolak menuju Pacuan Kuda di Pulo Mas Jakarta Timur untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum Keliling. Sengaja di pilih lokasi di Pacuan Kuda Pulo Mas karena, setiap hari minggu di wilayah tersebut selalu ramai di kunjungi oleh warga untuk berolah raga di pagi hari. Moment tersebut kami manfaatkan untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum Keliling dilokasi tersebut.

Memulai kegiatan dengan membagikan liflet hukum, buku hukum, stiker hukum serta komik hukum untuk anak-anak. Semua materi tersebut di bagikan secara gratis. Mendengar kata gratis, tentu saja pengunjung Pacuan Kuda Pulo Mas segera bergegas untuk mengunjungi Mobil Penyuluhan Hukum untuk membaca-baca buku-buku hukum.

Kehadiran Mobil Penyuluhan Hukum Keliling tidak hanya menarik perhatian masyarakat, juga menarik perhatian salah satu Polisi yang kebetulan sedang bertugas di Pacuan Kuda Pulo Mas. Dalam kesempatan tersebut, dirinya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Hukum dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional, karena tidak mengenal hari dalam melakukan kegiatan penyuluhan hukum.

“Hari minggu, hari yang seharusnya berkumpul bersama keluarga, justru harus melakukan kegiatan penyuluhan hukum,” ungkapnya. Beliau juga tidak hanya melihat-lihat koleksi buku hukum yang di pamerkan, namun juga mengambil beberapa bahan cetakan untuk di bawa pulang kerumah untuk di pelajari. “Saya harap rekan-rekan di Pusat Penyuluhan Hukum terus konstisten dalam melakukan kegiatan penyuluhan hukum,” ungkapnya. Selain itu juga terus melakukan inovasi agar masyarakat semakin tertarik untuk mengenal dan lebih sadar hukum dalam kehidupan sehari-hari, tutupnya. ***(RA)