> Lensa

Lensa Berita BPHNTV

BPHN Memberikan Santunan Kepada Anak Yatim

BPHN-Jakarta. Selasa siang, Ba,da Dzuhur Masjid Nur Al-Ihsan Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan kegiatan santunan kepada anak-anak yatim piatu. Sebanyak 119 anak dari beberapa lokasi menyambangi Masjid Nur Al-Ihsan untuk menerima santunan.

Program santunan kepada anak yatim piatu tersebut merupakan salah satu program rutin yang selalu di adakan setiap tahunnya di bulan ramadhan.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional mengapresiasi kegiatan tersebut. Dirinya menyampaikan terima kasihnya kepada para pengurus masjid Nur Al-Ihsan yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Selain pemberian santunan kepada anak yatim – piatu, dalam kegiatan tersebut juga di berikannya sumbangan kepada Aksi Cepat Tanggap yang diberikan kepada masyarakat Palestina-Ghaza.

Seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu, situasi saudara-saudara kita di Ghaza cukup mengenaskan dengan adanya serangan dari tentara Israel.

Kegiatan tersebut juga di hadiri oleh Sadikin Sabirin Sekretaris BPHN, Buddy Wihardja Kepala Pusat Dokumentasi Hukum Nasional, Bambang Palasara Kepala Pusat Penyuluhan Hukum, Yunan Hilmy Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, serta juga di hadiri oleh pegawai Badan Pembinaan Hukum Nasional. ***(RA)

 

Menteri Hukum dan HAM RI Melantik Sejumlah Pejabat di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI

BPHNTV-Jakarta. Kamis pagi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melantik sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI (24/07). Acara pelantikan yang di adakan di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI ini di hadiri oleh seluruh jajaran Esellon 1 dan beberapa Esellon 2 serta pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dalam kesempatan tersebut Menkumham menyampaikan bahwa dalam sebuah institusi maupun organisasi, promosi dan mutasi itu merupakan hal yang biasa. Tujuannnya ialah untuk melahirkan para pemimpin-pemimpin baru di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Promosi dan mutasi yang di lakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM harus berdasarkan prestasi, parameter yang objektif dan akuntabel. “ Jadi tidak berdasarkan kedekatan serta hubungan personal dengan pimpinan”, Sambung Menkumham RI.

Selama ini kita terus melakukan evaluasi dan peningkatan dalam melakukan pelayanan terhadap publik. “Perlu di akui bahwa masih banyak keterbatasan baik dalam hal anggaran, kelembagaan serta SDM, namun itu semua terus kita upayakan dalam rangka peningkatan pencapaian kita.

Salah satu prestasi kita beberapa waktu lalu kita dalam hal laporan keuangan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian, ucap Menkumham. Untuk itu kedepannya saya harapkan berbagai prestasi harus terus ditingkatkan, tutup Menkumham.

Salah satu pejabat yang di lantik ialah Bambang Palasara, SH Kepala Pusat Penyuluhan Hukum yang sudah bertugas di Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional sejak tahun 2011. ***(RA)

 

Kepala Pusat Penyuluhan Hukum Melakukan Sosialisasi Mengenai Human Traficking DI RRI Pro 3

BPHNTV-Jakarta. Pusat Penyuluhan Hukum bekerjasama dengan Pusat Pemberitaan Programa 3 RRI untuk melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan. Selasa tanggal 15 Juli Kepala Pusat Penyuluhan Hukum Bambang Palasara, SH di dampingi Rr. Yuliawiranti, SH.,CN.,MH Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum Langsung menjadi narasumber dalam Acara Dialog Interaktif yang berjudul Suara Justisia.

Tema yang diangkat kali ini ialah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mengapa Tindak Pidana Orang perlu disosialisasikan, karena saat ini semakin maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi.

Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tapi juga korporasi dan penyelenggaraan negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga atar negara.

Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut Bambang Palasara menyampaikan bahwa masyarakat dan keluarga bersama-sama dengan pemerintah maupun pemerintah daerah wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. “Peran serta masyarakat berupa pelaporan atau memberikan informasi jika melihat adanya indikasi suatu tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang,” tutup Bambang Palasara. ***(RA)