> Lensa

Lensa Berita BPHNTV

Menkumham: Capaian Kinerja Yang Sudah di Raih, Merupakan Hasil Kerja Keras Kita Semua

BPHNTV-Jakarta. Menteri Hukum dan HAM memimpin apel senin pagi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Apel senin pagi yang biasanya di pimpin oleh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, namun kali ini Menkumham Amir Syamsudin, hadir sebagai pembina apel untuk menyampaikan salam perpisahan, sekaligus menjabarkan beberapa capaian kinerja yang sudah ditorehkan di bawah kepemimpinannya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Turut hadir dalam apel Senin pagi tersebut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana, seluruh pejabat Eselon I, II, III, dan IV di jajaran Kemenkumham, serta seluruh pegawai Kemenkumham.

Dalam kesempatan tersebut, menkumham mengatakan sengaja menggunakan kesempatan apel Senin pagi ini untuk bertatap muka langsung dengan seluruh pegawai Kemenkumham. “Hari ini merupakan apel yang pertama dan mungkin yang terakhir yang bisa saya hadiri dan saya sengaja tampil pagi ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih saya yang sungguh-sungguh dari hati yang tulus dan dalam, dimana saya sangat merasakan bahwa kurun waktu tiga tahun saya diberi kehormatan untuk memimpin Kemenkumham,” ujar Menkumham di Lapangan Upacara Kemenkumham, Jakarta.

Menkumham menambahkan, berbagai capaian yang sudah di raih selama ini merupakan sesuatu hal yang membanggakan bagi kita semua, karena capaian tersebut merupakan capaian yang diraih dengan kerja keras kita seluruh pegawai Kemenkumham. “Capaian yang sudah diraih selama tiga tahun ini tidak akan saya klaim sebagai capaian saya, tetapi capaian kita semua,” ucap Menkumham.

Beberapa capaian yang dimaksud adalah, Kemenkumham telah mendapatkan predikat B pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang terjadi peningkatan basis point 66,03 tahun 2012 menjadi 68,79 di tahun 2013. Kemudian, selama tiga tahun berturut-turut telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan. “Yang ketiga adalah mendapatkan peringkat ketiga atas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dari seluruh Kementerian/ Lembaga,” kata Menkumham.

“Yang terakhir Kemenkumham menjadi salah satu dari 7 Kementerian/ Lembaga yang mendapatkan kesempatan untuk peningkatan tunjangan kinerja. Ini tentunya adalah bentuk apresiasi atas pencapaian Reformasi Birokrasi Kemenkumham,” terang Menkumham.

Di akhir arahannya, Menkumham menyampaikan penghargaan, sekaligus permohonan maaf kepada seluruh jajaran Kemenkumham, manakala di dalam menjalankan tugasnya selama tiga tahun ini ada hal-hal yang kurang berkenan.

“Sebagai manusia, kalau ada hal-hal yang telah dirasakan sebagai hal-hal yang keliru, mohon saya dimaafkan lahir dan bathin,” ucap Menkumham. Saya datang ke organisasi ini dengan penuh kegembiraan, penuh kehormatan dan tentunya ingin meninggalkan organisasi ini dalam situasi yang sama tanpa ada yang terluka, ucapnya sebelum menutup apel senin pagi.

Usai pelaksanaan apel, Menkumham beserta Wakil Menkumham Denny Indrayana menyalami seluruh pejabat Eselon I dan II, juga beberapa perwakilan pegawai Kemenkumham. ***(RA)

 

Pusat Penyuluhan Hukum Harus Konsisten Dalam Pergerakannya.

BPHNTV-Jakarta. Minggu pagi rombongan Tim Penyuluh Hukum bertolak menuju Pacuan Kuda di Pulo Mas Jakarta Timur untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum Keliling. Sengaja di pilih lokasi di Pacuan Kuda Pulo Mas karena, setiap hari minggu di wilayah tersebut selalu ramai di kunjungi oleh warga untuk berolah raga di pagi hari. Moment tersebut kami manfaatkan untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum Keliling dilokasi tersebut.

Memulai kegiatan dengan membagikan liflet hukum, buku hukum, stiker hukum serta komik hukum untuk anak-anak. Semua materi tersebut di bagikan secara gratis. Mendengar kata gratis, tentu saja pengunjung Pacuan Kuda Pulo Mas segera bergegas untuk mengunjungi Mobil Penyuluhan Hukum untuk membaca-baca buku-buku hukum.

Kehadiran Mobil Penyuluhan Hukum Keliling tidak hanya menarik perhatian masyarakat, juga menarik perhatian salah satu Polisi yang kebetulan sedang bertugas di Pacuan Kuda Pulo Mas. Dalam kesempatan tersebut, dirinya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Hukum dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional, karena tidak mengenal hari dalam melakukan kegiatan penyuluhan hukum.

“Hari minggu, hari yang seharusnya berkumpul bersama keluarga, justru harus melakukan kegiatan penyuluhan hukum,” ungkapnya. Beliau juga tidak hanya melihat-lihat koleksi buku hukum yang di pamerkan, namun juga mengambil beberapa bahan cetakan untuk di bawa pulang kerumah untuk di pelajari. “Saya harap rekan-rekan di Pusat Penyuluhan Hukum terus konstisten dalam melakukan kegiatan penyuluhan hukum,” ungkapnya. Selain itu juga terus melakukan inovasi agar masyarakat semakin tertarik untuk mengenal dan lebih sadar hukum dalam kehidupan sehari-hari, tutupnya. ***(RA)

 

Menkumham: Pusat Penyuluhan Hukum Harus Terus Mengupayakan Pembentukan Desa Sadar Hukum.

BPHNTV-Jakarta. Sebanyak 25 Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Wilayah Jawa Timur di resmikan oleh Menteri Hukum dan HAM (03/10). Setelah melalui penilaian dengan memperhatikan bukti tertulis dari beberapa instansi terkait sesuai persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan antara lain bahwa kepatuhan warga membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga pelunasan kewajiban membayar PBB mencapai 90 %, tidak terdapat perkawinan dibawah usia, rendahnya angka kriminalitas dan kasus narkoba serta keterangan Dinas Lingkungan Hidup setempat yang menyatakan adanya kesadaran kelestarian lingkungan dan kebersihan di wilayahnya. Kesemuanya itu telah dilakukan cross check kebenarannya dengan Bagian Hukum Kabupaten/Kota setempat yang berkoordinasi dengan Camat di suatu wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum dan HAM mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur dan Bupati/Walikota bersama jajarannya di seluruh wilayah Jawa Timur yang telah memberikan dukungan dengan memberikan fasilitas bagi seluruh satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam melaksanakan tugasnya. “Alhamdulillah, Kementerian Hukum dan HAM selalu mendapatkan dukungan yang beitu besar dari Pemerintah Daerah, sehingga memudahkan kami dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan supremasi hukum bagi seluruh warga negara Indonesia,” ungkap Menkumham.

“Saya percaya bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap mempunyai komitmen yang tinggi mengingat masih ada 968 (sembilan ratus enam puluh delapan) Desa/Kelurahan yang telah terinventarisir di seluruh wilayah Jawa Timur berpotensi untuk ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum,” ucap Menkumham. Melalui pembinaan yang berkelanjutan dari pembina Kadarkum oleh berbagai instansi penegak hukum serta Tokoh Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Agama serta upaya pendampingan diharapkan pada tahun yang akan datang kesemuanya dapat diresmikan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum, sambungnya.

Saya sangat mengharapkan kerjasama sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kantor Wilayah mengupayakan percepatan dan terobosan program dan kegiatan sehingga mampu mewujudkan seluruh Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Jawa Timur sebanyak 8.675 (delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima) menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum,” harap Menkumham.

Terbentuknya DSH merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembinaan hukum suatu daerah juga dapat menjadi motivator desa-desa lain untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakatnya. Konsep Desa Sadar Hukum mampu mendukung iklim keamanan dan ketertiban suatu daerah yang pada akhirnya mendukung gerak pembangunan yang gencar dilakukan pemerintah, termasuk pula pembangunan manusia Indonesia yang cerdas dan bermoral. Hal ini tentu tidak bisa dipungkiri bahwa, suatu daerah yang tingkat kesadaran hukumnya tinggi, ternyata sangat mendukung iklim investasi di Indonesia.

Dengan kondisi demikian, Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Pusat Penyuluhan Hukum beserta jejaringnya di Kantor Wilayah Hukum dan HAM terus mengupayakan pertumbuhan Desa Sadar Hukum seiring dengan tuntutan perkembangan zaman,” tutup Menkumham.***(RA)