> Lensa

Lensa Berita BPHNTV

Menkumham Melakukan Penandatanganan MOU Antara Kementerian Hukum dan HAM dan Menteri Ketenagakerjaan Terkait Bantuan Hukum Bagi TKI

BPHNTV-Jakarta. Selasa siang Menteri Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly melakukan penandatanganan MOU antara Kementerian Hukum dan HAM dan Menteri Ketenagakerjaan yang materinya terkait dengan bantuan hukum bagi tenaga kerja Indonesia di luar Negeri (migrant worker) (18/02).

“MOU ini perlu kita dorong bersama agar dapat di realisasikan secara maksimal, karena merupakan salah satu dari Prioritas Nawacita Presiden Jokowi, bahwa negara melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara dimana pun warga negara tersebut berada,” ungkap Menkumham.

Sungguh sangat ironis jika migrant worker yang telah meninggalkan keluarga, tanah air, jauh di negeri orang, dan pada akhirnya memberikan devisa cukup besar bagi negara, tetapi kurang mendaptkan bantuan hukum dari negara, sambung Menkumham.

“Saya sudah mendapatkan informasi bahwa ada 20 titik pemberangkatan TKI yang tersebar di seluruh Indonesia, dan disetiap titiknya selalu ada persoalan yang di hadapi oleh para TKI,” ungkap Menkumham. BPHN selaku unit yang bertanggung jawab dengan Organisasi Bantuan Hukum akan segera mendorong OBH untu melakukan kegiatan Bantuan Hukum bagi TKI, tegas Menkumham.

Skema bantuan hukum yang nanti akan di berikan kepada TKI ialah, berupa bantuan hukum pra keberangkatan, Bantuan Hukum saat TKI bekerja di luar negeri dan Bantuan Hukum saat kepulangan TKI.

Untuk menyelanggarakan Bantuan Hukum tersebut telah ditetapkan 310 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) sebagai Pemberi Bantuan Hukum, yang telah lolos verifikasi dan terakreditasi. Dari 310 OBH tersebut yang berbadan hukum baru ada 271 OBH.

Kemenkumham terus mendorong pertambahan jumlah OBH sekaligus meningkatkan kualitas OBH melalui berbagai kegiatan pendampingan. OBH ini tersebar di seluruh Indonesia, tetapi sebarannya belum merata karena terbanyak masih berada di wilayah perkotaan.

Dengan terselenggaranya kegiatan pemberian Bantuan Hukum bagi TKI, akan sangat membantu upaya kita bersama memperkuat pilar negara hukum karena ada kedekatan akses terhadap keadilan bagi mereka yang membutuhkan,” tutup Menkumham. ***(RA)

 

Ceramah Hukum Terpadu Di MP UIN Jakarta

BPHNTV-Jakarta. Selasa pagi, Tim Penyuluhan Hukum bertolak menuju Madrasah Pembangunan UIN Jakarta untuk mengadakan kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu (18/11). Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara Pusat Penyuluhan dengan Komite Orang Tua Murid Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Dalam kegiatan ceramah tersebut, disampaikan materi tentang PERLINDUNGAN ANAK sesuai dengan UU NO. 35 TAHUN 2014 Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 yang disampaikan oleh Sudaryadi dan UNDANG-UNDANG NO. 11 Tahun 2008 tentang INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK yang disampaikan oleh hasanudin.

Kedua tema tersebut dirasa sangat penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat umum dalam hal ini orang tua murid para pelajar di MP UIN. Hal ini pun disambut baik oleh ketua Komite yang hadir saat itu. Dirinya beranggapan, memang Ilmu pengetahuan teknologi, merupakan ilmu tanpa batas, namun ketika pemanfaatannya sudah kelewat batas, maka akan ada konsekuensi hukum yang akan di hadapi oleh para penggunanya.

Beberapa kasus yang saat ini marak terjadi di masyarakat seperti kasus Prita, Kasus Florence dan yang terakhir ramai di beritakan ialah kasus Tukang Sate dirasa perlu di jadikan pelajaran bagi kita semua pengguna internet agar perlu berfikir beberapa kali sebelum memposting sesuatu di dunia maya. Hal ini yang akan disampaikan oleh narasumber Hasanudin, bahwa jari mu, harimau mu.

“Kita tidak bisa sembarangan dalam memposting sesuatu di dunia maya,” ungkap Hasan. Karena dalam UU ITE sudah tertuang bahwa Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan: Melanggar Kesusilaan, Perjudian, Pencemaran Nama Baik, Pemerasan dan/atau pengancaman, Menyebarkan berita Bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen, Menyebarkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) maka sanksi hukumnya berupa, Pidana Penjara Paling Lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 Milyar, jelas Hasan.

Untuk itu berpikirlah dulu sebelum memposting (think Before Posting) supaya tidak menyesal karena sesuatu yang sudah kamu publish akan memberikan bekas pada mesin pencarian seperti google dan ketika sesuatu yang d posting ternyata melanggar undang-undang, maka justru akan memberikan dampak yang tidak baik bagi kita, tutup Hasan. ***(RA)

 

Menkumham: Penguatan Penyuluhan Hukum di Desa-Desa Untuk Menunjang Pelaksana Pembangunan Hukum di Indonesia.

BPHNTV-Jakarta. “Suatu tantangan dan kebanggaan tersendiri setelah diberikan amanah oleh Bapak Presiden RI bagi saya untuk menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM RI dalam kabinet kerja, dan ikut berjuang bersama seluruh jajaran di Kementerian Hukum dan HAM ” ungkap Yasonna Hamonangan Laoly Menteri Hukum dan HAM RI.

Hal tersebut disampaikan oleh Menkumham saat membuka kegiatan Pameran Legal Expo yang bertepatan dengan hari jadi Kementerian Hukum dan HAM RI yang lebih dikenal dengan Hari Dharma Karyadika.

Dirinya menyadari bahwa setelah di lantik sebagai Menteri Hukum dan HAM RI, ada banyak pekerjaan rumah yang harus segera di selesaikan, meski berbagai tantangan yang harus di hadapi. “Untuk itu saya meminta kepada seluruh jajaran di Kementerian Hukum dan RI untuk semakin merapatkan barisan dan bersinergi untuk menghasilkan kinerja terbaik dengan prestasi, serta kita tingkatkam dedikasi, loyalitas, dan semangat pengabdian kita sebagai aparatur negara,” ungkap Menkumham.

Dalam kesempatan tersebut, Menkumham menyampaikan informasi tentang peran strategis Kementerian Hukum dan HAM RI dalam upaya memberikan kontribusi yang mendukung suksesnya pembangunan nasional khususnya di bidang hukum.

Dalam hal ini fokus yang diberikan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional yaitu penguatan peran sebagai institusi penyelenggara bantuan hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana amanat undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Selain itu juga diperlukan penguatan terhadap Pusat Penyuluhan Hukum sebagai pelaksana teknis kebijakan penyuluhan hukum di daerah dan desa-desa untuk menunjang pelaksanaan pembangunan hukum di Indonesia.

Selain Itu juga, penguatan serta distribusi Mobil Penyuluhan Hukum Keliling harus segera merata di seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham, agar informasi hukum bisa mencapai serta menyentuh langsung seluruh lapisan masyarakat, ungkapnya ketika menyambagi stand Badan Pembinaan Hukum Nasional. ***(RA)