> Lensa

Lensa Berita BPHNTV

Warga Kelurahan Kebon Pala Menyambut Baik Kegiatan Ceramah Hukum Terpadu

BPHNTV-Jakarta. Sabtu pagi Tim Penyuluh Hukum bertolak menuju Kelurahan Kebon Pala untuk melaksanakan kegiatan Ceramah Hukum Terpadu serta Penyuluhan Hukum Keliling. Rombongan yang di pimpin langsung oleh Kepala Pusat Penyuluhan Hukum akan melaksanakan Ceramah Hukum Terpadu dengan mengangkat tema Impelementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang disampaikan oleh Audy Murfi MZ, SH., MH dan Penyalahgunaan Narkotika dan Sanksi Hukumnya yang disampaikan oleh RR. Yulia Wiranti.

Kegiatan Ceramah Hukum Terpadu dan Penyuluhan Hukum Keliling merupakan salah satu program yang rutin diadakan oleh Pusat Penyuluhan Hukum dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan. Dalam kegiatan Ceramah Hukum Terpadu, komunikasi yang terjalin tidak hanya 1 (satu) arah dari narasumber saja, melainkan 2 (dua) arah antara narasumber dengan audiens. Setelah narasumber menyampaikan materi pemaparannya, audiens pun diberikan kesempatan untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang terkait dengan materi, walaupun terkadang tidak menutup kemungkinan pertanyaan yang di ajukan tidak ada kaitannya dengan materi yang disampaikan.

Dengan adanya komunikasi 2 (dua) arah antara narasumber dengan audiens ini maka bisa menjadi sebuah diskusi yang menarik untuk disimak. Abdul Sobur, yang kesehariannya menjadi seorang guru disebuah sekolah negeri sangat menyambut baik kegiatan Ceramah Hukum Terpadu yang diselenggarakan oleh Pusluhkum. “Sangat menarik sekali kegiatan ini, harapannya bisa dilaksanakan beberapa kali di wilayah Kelurahan Kebon Pala, namun dengan materi yang berbeda-beda,” ungkap dirinya.

Selain itu juga, audiens sangat tertarik dengan bahan cetakan yang di bagikan oleh Tim Penyuluh di Mobil Penyuluhan Hukum Keliling. Fajira salah satu peserta yang masih duduk di bangku SMA mengaku dirinya membawa pulang beberapa cetakan mengenai hukum yang di bagikan oleh Tim Penyuluh. “Buku-buku ini akan saya baca dan saya bagikan ke beberapa teman sekolah saya nanti dan kami akan diskusikan beberapa permasalahan yang terkait dengan materi cetakan Penyuluhan Hukum, tutupnya.***(RA)

 

Ceramah Hukum Terpadu di Kelurahan Setu.

BPHNTV-Jakarta. Salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Pusat Penyuluhan Hukum ialah Ceramah hukum Terpadu. Beberapa waktu yang lalu, bekerjasama dengan LKP PNPM-MP Setu Pelangi Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur mengadakan kegiatan Ceramah Hukum Terpadu dengan materi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disampaikan oleh RR. Yuliawiranti dan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang disampaikan oleh Jawardi.

Sengaja kedua tema tersebut yang diangkat, selain karena permintaan dari masyarakat di wilayah Kelurahan Setu, juga dikarenakan kedua tema tersebut memang permasalahan yang kerap kali terjadi di masyarakat.

Menurut pantauan korespondensi BPHNTV, antusias masyarakat cukup tinggi dengan kegiatan semacam ini. Salah satu peserta mengaku bahwa kegiatan seperti ini harus rutin di adakan di wilayahnya karena dengan adanya kegiatan seperti ini bisa menambah pengetahuan tentang hukum.

“Perlu sering-sering diadakan kegiatan seperti ini, “ ungkap Kartina salah satu peserta yang menghadiri kegiatan Ceramah Hukum Terpadu. Dirinya pun mengaku tadi sempat bertanya beberapa hal terkait dengan materi yang dibawakan oleh salah satu narasumber, karena dirinya memang sedang mengalami permasalahan sesuai dengan materi yang di sampaikan.

Selain ceramah, juga diadakan pembagian buku gratis serta konsultasi hukum gratis di Mobil Penyuluhan Hukum Keliling yang beroperasi di lapangan parkir Kelurahan Setu.***(RA)

 

 

 

 

1800 Desa/Kelurahan Sudah Menjadi Desa Sadar Hukum

BPHNTV-Jakarta. Jumat siang Kepala Pusat Penyuluhan Hukum, Audy Murfi MZ, SH., MH menghadiri rapat di Bappenas terkait dengan Tindak Lanjut Multilateral K/L Mitra Kerja. Agenda dalam rapat tersebut ialah mengisi kegiatan matriks yaitu tindak lanjut hasil rapat multilateral terkait dengan Program Nawacita.

Dalam kesempatan tersebut, Audy Murfi menjelaskan bahwa ada beberapa program Pusat Penyuluhan Hukum yang terkait dengan program Nawacita. Seperti Bantuan Hukum, untuk saat ini di tahun 2015, pelaksanaan Bantuan Hukum di serahkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses dalam pencairan dana bantuan hukum serta agar kordinasi antara Organisasi Bantuan Hukum dengan Kanwil terjalin baik.

Selain itu juga, kami di Pusluhkum ada pembentukan Desa Sadar Hukum yang menjadi kepanjangan tangan kami di daerah hingga ke lingkungan seperti desa/kelurahan. Untuk diresmikan sebagai Desa Sadar Hukum, ada beberapa kriteria yang harus di penuhi. “ sejak tahun 1993, sudah 1800 desa/Kelurahan yang diresmikan,” ungkap Kapusluh. Angka tersebut tergolong masih jika dibandingkan jumlah desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu kami masih harus terus melakukan pembinaan kepada masyarakat, sambung Kapusluh.

Selain itu juga, sebagai bentuk pengembangan serta pemanfaatan multimedia, kami sedang merancang Peta Akses Keadilan dan Aplikasi Bantuan Hukum Online. “Masih proses penyempurnaan saat ini, ungkap Kapusluh. Dengan adanya Peta Akses Keadilan ini nantinya akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi hukum. “Selain itu juga masyarakat bisa melakukan pengawasan secara langsung terkait dengan Program Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin,” tutup Kapusluh.***(RA)